UpKnowledge: KPU Jatim minta PPS Pilgub netral

Sunday, March 24, 2013

KPU Jatim minta PPS Pilgub netral

LENSAINDONESIA.COM: Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak berpihak atau memiliki niatan untuk mensukseskan salah satu calon dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jatim Agustus mendatang. Bila memang ada anggpta PPS seperti itu, Andy mempersilahkan untuk mundur saja.

Pernyataan itu disampaikannya seusai menyaksikan pelantikan 1.422 PPS Pilgub Jatim 2013 di GOR Lamongan, Sabtu (23/03/2013).

“Penyelenggaran pemilu (PPD) dilarang berpihak, apalagi mengajak orang lain untuk memberikan suaranya bagi calon. Jika ini dilakukan, lebih baik mundur dan menjadi tim sukses. Ini jauh lebih terhormat,” tegas dia dalam kegiatan yang dihadiri Bupati Fadeli, Ketua DPRD Makin Abbas dan Sekkab Yuhronur Efendi tersebut.

Dia kemudian mewanti-wanti PPS agar tidak melakukan dua dosa besar sebagai penyelenggara pemilu. Dosa pertama adalah jika PPS tidak bisa mandiri dan independen.

Menurut dia, hubungan harmonis dengan pemerintah, penegak hukum maupun organisasi politik tidak boleh mengurangi kemandirian. “PPS harus bisa menjaga kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan,” ujar dia.

Dia juga menyebut sangat tidak sebandingnya antara honor dan tanggung jawab seorang penyelenggara Pemilu (PPS). Namun dia berharap agar hal itu jangan sampai menjadi alasan untuk terjerumus dalam dosa besar kedua sebagai penyelenggara pemilu. Yakni terlibat dalam money politik.

Merujuk njomplangnya honor dan tanggung jawab PPS, dengan berkelakar, dia menyebut mereka pagi itu sudah terlanju terjerumus dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Lamongan. “Kalau berkenan, Saudara akan (juga) jadi PPS pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden,” kata pria kelahiran Kecamatan Modo, Lamongan tersebut.

Ditambahkannya, jika penyelenggara pemilu era sekarang yang diisi orang-orang independen dari swasta tidak hati-hati dan cermat, penyelenggaraan pemilu bisa dikembalikan kepada pemerintah atau parpol. Hal itu merujuk Pemilu pertama tahun 1955 serta pemilu tahun 1999.

Khoirul Huda sendiri seusai melantik PPS menyebut keterwakilan 30 persen perempuan belum bisa dipenuhi. Disebutkan olehnya, dari 1.422 PPS di Lamongan, hanya 112 yang perempuan, atau baru 8 persen.

“Setelah ini segera berkoordinasi untuk membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemunguan Suara (KPPS). Juga penting untuk berkjoordinasi dengan Kades atau Lurah setempat terkait sekretaris PPS,” ucap dia.

Tugas PPS, sebagai dituangkan dalam SK Ketua KPU Lamongan Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-014.329744/2013 tentang pengangkatan anggota PPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Jatim tahun 2013 adalah untuk membantu KPU, KPU Jatim dan KPU Lmaongan serta PPK. Yakni untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), daftar pemilih hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DP4 di Lamongan sendiri berjumlah 1.084.305 jiwa.

Sementara Bupati Fadeli percaya bahwa PPS adalah orang-orang pilihan ayang bisa menyelenggarakan Pilgub dengan baik.”Semoga dalam melaksanakan tugas mulai tahap awal persiapan sampai tahap akhir berupa pelantikan gubernur sehingga berjalan lancar, aman dan sukses,” pesannya.@ali muhtar