UpKnowledge: Longsor Freeport, Rieke: Pemerintah tak berempati pada rakyat sendiri

Thursday, May 23, 2013

Longsor Freeport, Rieke: Pemerintah tak berempati pada rakyat sendiri

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menuding pemerintah tak berempati dalam kasus longsor di area tambang PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua. Evaluasi berjalan sangat lambat dan pemerintah sangat tidak serius.

“Kalau mau ditelusuri, diduga kuat ada pelanggaran dari ketentuan keselamatan dan kecelakan kerja (K3), faktor keselamatan pekerjanya diabaikan,” ujar Rieke di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (23/05/13).

Freeport mestinya mendapat sanksi serius akibat kejadian itu. Menurutnya, tak tepat jika seorang menteri justru mengatakan terowongan yang digunakan itu sudah tua. Mestinya, argumen itu dibalik dan dipertanyakan mengapa masih dipakai jika sudah tua.

“Ini aneh (Freeport tidak dapat sanksi), kalau di negara lain, dia udah (dapat sanksi),” tegasnya.

Rieke mengingatkan, para pekerja itu juga manusia dan rakyat Indonesia juga, bukan hewan. Jadi, jangan asal bicara dan buru-buru mengatakan itu sebagai bencana sebagai argumen pembenar untuk tidak memberi sanksi. Mestinya, perusahaan punya standar operasional K3 yang jelas.

“Menurut Walhi, tambang bawah tanah milik Freeport seharusnya sudah mulai dikurangi kegiatan eksplorasinya atau dihentikan, untuk menjaga ekosistem yang ada di bawah sana. Tapi, aktivitas ternyata terus berlanjut. Ini bagaimana?,” imbuhnya.

Untuk mengetahui lebih jauh situasi di Papua, Komisi IX DPR berencana akan berkunjung ke sana pada yanggal 27 Mei 2013 mendatang. Beberapa kasus yang terjadi, seperti penembakan dan longsor bakal menjadi perhatian para anggota saat berkunjung.

“Bahkan dari sisi pertambangan, kalau tidak ada masalah, tidak mungkin terjadi seperti itu,” tandas Rieke lagi.

Ia mempertanyakan, Freeport belum lama ini diperpanjang kontrak karyanya, lantas apa hasilnya untuk rakyat? Mengapa pemerintah lebih takut pada Freeport dibanding rakyatnya sendiri.@endang