UpKnowledge: Hebat, jika DKPP berani pecat komisioner KPU

Wednesday, May 22, 2013

Hebat, jika DKPP berani pecat komisioner KPU

LENSAINDONESIA.COM: Pemberian sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena pelanggaran yang dilakukan dalam masa tahapan pemilu tidak pernah terjadi.

Jika DKPP berani memberikan keputusan tegas pemberhentian terhadap komisioner yang bersalah, maka akan menjadi sejarah pertama kalinya dalam reformasi di Indonesia.

Hal itu diungkap oleh pemerhati pemilu dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti dalam diskusi ‘Membedah Putusan DKPP Dalam Sengketa Pemilu 2014′ di Galery Cafe Cikini Jakarta, Rabu (22/05/13).

“Saya sudah menduga DKPP tidak memberikan sanksi tegas kepada KPU karena alasan pelaksanaan tahapan pemilu,” ujar Ray.

Menurutnya, sudah menjadi tradisi pemberian hukuman tegas kepada komisioner KPU diberikan setelah pelaksanaan pemilu. Seperti yang terjadi pada Nazarudin Syamsudin, Ketua KPU tahun 2004 yang dihukum setelah pemilu selesai.

“Tradisi pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu dalam masa pelaksanaan tahapan pemilu tidak ada sejak dulu,” tegas Ray.

KPU telah menjalankan 3 tahapan pemilu, dan setiap tahapannya mendapatkan sanksi, jadi 3 kali peringatan. Meskipun begitu, KPU juga belum menunjukkan perubahan yang lebih baik. Ray menambahkan, selama partai senayan tidak direcoki, maka KPU akan tetap aman dan tidak akan diganggu.

“Makin terbukti kerjasama antara partai senayan dengan KPU,” imbuhnya.

Perlu juga dicermati anggota DKPP, tiga kali melakukan sidang ada satu anggota yang tidak ikut sidang, dan selalu ada anggota yang menyatakan KPU tidak bersalah. Namun tidak pernah disebutkan. Ini menjadi pertanyaan pengamat yang perlu dipertanyakan independensi DKPP.

“Menurut saya, kalau DKPP berani memberikan sanksi tegas, yaitu dipecat maka DKPP akan di DKPP-kan DPR,” ungkap pengamat dari LIMA ini.

Pertanyaan paling mendasarnya, apakah KPU akan dihormati orang? Apakah pemilu nanti tidak akan terjadi huru-hara?

“Ini karena masyarakat sudah merasa tidak percaya lagi terhadap penyelenggara pemilu,” tutupnya.@yuanto