UpKnowledge: HMI Usung Isu Sprindik KPK Untuk Mendemo DPRD Pamekasan

Thursday, February 28, 2013

HMI Usung Isu Sprindik KPK Untuk Mendemo DPRD Pamekasan

LENSAINDONESIA.COM: Belasan mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Pamekasan, menggelar aksi unjuk rasa terkait bocornya Sprindik (surat perintah penyidikan) KPK. Mahasiswa HMI itu menyesalkan atas bocornya sprindik yang menyatakan status Anas Urbaningrum jadi tersangka kasus Hambalang ke sejumlah media massa.

“Tim etik KPK harus berhasil membongkar sang pelaku pembocor sprindik,” tuntut beberapa orator HMI secara bergantian.

Aksi demo Kamis (28/02/2013) itu mengambil start dari Taman Arek Lancor. Belasan mahasiswa HMI Cabang Pamekasan itu kemudian longmarch menuju Kantor DPRD setempat yang berjarak 1,5 Km. Alhasil, kemacetan arus lalin terjadi ketika mahasiswa longmarch.

“Untuk apa aksi demo itu jika malah mengorbankan masyarakat banyak. Arus lalu lintas jadi macet. Kendaraan bermotor tak bisa bergerak bebas di sepanjang jalur pusat niaga kota Pamekasan. Silahkan saja berdemo asal tidak merugikan masyarakat pengguna jalan,” sesal Muhamad Ridho, seorang salesman produk air mineral.

Penyesalan serupa terlontar dari puluhan abang becak. Para pengayuh becak itu menggerutu lantaran harus sering berhenti di tengah jalan saat arus lalin macet. Pengayuh becak yang rata-rata berusia diatas 30 tahun itu, terlihat bercucuran keringat diterpa terik matahari.

“Susah Mas jika ada demo seperti ini. Mestinya aksi demo tak usah berjalan kaki seperti ini. Jalanan macet karena peserta demo malah seperti orang gerak jalan saja,” keluh Usman, pengayuh becak yang sedang membawa penumpang menuju kantor PDAM Pamekasan.

Arus lalin makin macet lantaran peserta demo bergerak lambat sembari membagi ratusan selebaran berjudul “Go ahead KPK .. !!! Back To Khitthahmu … !!!

Dalam selebaran itu, pengurus cabang HMI Pamekasan menuntut pengusutan tuntas pelaku pembocoran sprindik sekaligus meminta KPK menegakkan independensi.

Isu lokal juga dikutip dalam selebaran tersebut. Diantaranya, mahasiswa HMI Pamekasan meminta DPRD turun tangan mengungkap kasus korupsi dana Ad Hoc di Dinas Pendidikan senilai Rp 1,9 miliar. “Jaksa telah lama menyatakan Kepala Dinas Pendidikan sebagai tersangka dana Ad Hoc. Tapi sampai sekarang tak juga disidangkan,” kritik pendemo.

Mahasiswa HMI Pamekasan mensinyalir ada dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Stadion Ceguk yang dianggarkan Rp 23 miliar namun hingga sekarang pembangunannya belum selesai juga. Anehnya, proyek Stadion Cegugk malah memintah tambahan dana miliaran rupiah.

Dalam parade orasi yang bergantian dilancarkan aktivis HMI Pamekasan itu, disitir pula bahwa anggota dewan seakan tutup mata tutup telinga atas dugaan penyelewengan pengadaan alat CT Scan Rumah Sakit. Termasuk dugaan penyelewengan dana bantuan sosial sebesar puluhan miliar rupiah. Usai parade orasi, belasan aktivis HMI Pamekasan itu menyudahi aksi demo di teras gedung DPRD.@arief