Asal ada surat, PKS persilahkan KPK sita kendaraan LHI

LENSAINDONESIA.COM: Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzzamil Yusuf, mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah kendaraan yang terkait dengan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, jika membawa surat perintah resmi eksekusi.

“Kalau mereka datang sekarang akan kami berikan. Asal jelas suratnya, jelas mana mobilnya. Kami tegaskan kalau KPK datang hari ini bawa surat akan kami serahkan,” ujar Muzzamil di Kantor DPP PKS, Rabu (8/5/13).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menuturkan, KPK yang kemarin hendak melakukan penyitaan dan dihalangi oleh petugas keamanan Kantor PKS, karena tidak membawa surat-surat penyitaan. Mereka hanya membawa surat pemanggilan. “Itu hanya surat panggilan untuk Ustad Hilmi Aminuddin dan Pak Anis Matta,” ujarnya.

Dirinya juga belum mendapat penjelasan berapa jumlah mobil yang akan disita. KPK akan menyegel lima mobil, sedangkan mobil milik LHI di Kantor PKS ada dua.

“Mobil LHI di sini ada dua, kalau ada mobil ketiga tolong dijelaskan saja, kalau ada resmi dari KPK jadi kita tahu yang tanggung jawab siapa. Kalau ada surat resmi dari KPK kami tentu akan kooperatif,” pungkasnya.@hermawan

Andiono Hernawan @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/asal-ada-surat-pks-persilahkan-kpk-sita-kendaraan-lhi.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

KPK dinilai lamban tetapkan Wakapolri jadi tersangka

LENSAINDONESIA.COM: Pakar hukum pidana Yenti Garnasih, menilai Komisi Pamberantasan Korupsi (KPK) lamban menuntaskan tindak pidana korupsi di tubuh Polri. Salah satunya, KPK belum meningkatkan status Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna jadi tersangka kasus simulator SIM.

“KPK harus bisa jelaskan, kalau memang belum cukup dua alat buktinya itu apa? (menetapkan Nana jadi tersangka,red),” kata Yenti kepada LICOM, Rabu, (08/05/2013).

Menurut Yenti, sebetulnya KPK tidak sulit menetapkan Nanan Sukarna jadi tersangka. Tinggal panggil saksi ahli, kerena KPK sudah punya satu alat bukti material dari surat dakwaan Irjen Pol Djoko Susilo. “Bukti pertama kan sudah ada dari surat dakwaan DS, bukti keduanya tinggal KPK panggil saksi ahli, itu suda dua alat bukti, kalau memang KPK mau,” Saran Yenti.

Seperti diketahui, dari surat dakwaan menjerat Irjen Djoko Susilo, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/4/2013) silam. Tim Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, sebagai pemenang tender proyek simulator kemudi pada 2011. Kala itu, Inspektorat Pengawasan dipimpin oleh Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, yang kini menjabat Wakapolri.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tersangka bagi, Djoko Susilo, Didik Purnomo Wakil Kepala Korps Lalu Lintas, Sukotjo S. Bambang Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Budi Susanto Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.@aligarut1

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/kpk-dinilai-lamban-tetapkan-wakapolri-jadi-tersangka.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

DPR desak PT KAI cabut kebijakan penghapusan KRL ekonomi

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi V DPR RI Arwani Thomafi, menyanyangkan penghapusan KRL ekonomi jurusan Serpong – Tanah Abang. Sebab, kendaraan tersebut merupakan hajat banyak orang.

Menurut politikus PPP ini, dalam perjanjian PT Kereta Api Indonesia dengan Ditjen Perkeretaapian, penghapusan KRL ekonomi dibolehkan jika perubahan pola subsidi kereta api sudah selesai dibahas. “Sampai hari ini belum tuntas pembahasan hal tersebut. Rencana perubahan subsidi akan dilaksanakan Juli 2013,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (08/05/2013).

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu mendesak PT KAI segera mencabut kebijakan penghapusan KRL Ekonomi ini sesuai dengan perjanjian semula.

“Kami juga mendesak Kementerian Perhubungan agar memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran hukum yang dilakukan PT KAI,” tandasnya.@endang

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/dpr-desak-pt-kai-cabut-kebijakan-penghapusan-krl-ekonomi.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Jokowi bertemu PLN bahas penambahan daya untuk monorail

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan perwakilan PT PLN. Untuk membahas penambahan daya listrik di Jakarta khususnya monorel dan MRT. Sebab, listrik di ibu kota saat ini sekitar 6.000 megawatt per hari.

“PLN akan bantu, jadi bisa untuk investasi yang masuk ke DKI. Seperti untuk monorail dan MRT,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/13).

Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai kebutuhan MRT dan monorail. “Ya, semoga cepat terlaksana, sekarang ini kira-kira 6.000 megawatt dan akan dinaikkan lagi kira-kira di atas itu,” pungkasnya.

Selain itu, kawasan ekonomi khusus seperti Marunda, Jokowi mengaku sudah siap membangun travo untuk peningkatan beban puncak listrik.@aguslensa

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/jokowi-bertemu-pln-bahas-penambahan-daya-untuk-monorail.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Komdis PSSI segera klarifikasi bentrokan suporter PSIS

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Disiplin (Komdis) PSSI segera klarifikasi kerusuhan yang terjadi antara suporter PSIS Semarang dengan warga Ngodong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu (05/05/13) malam hingga Senin (06/05/13) Siang.

Komdis menilai, kejadian tersebut bisa merusak citra suporter sepakbola tanah air. “Sebenarnya kasus yang serupa juga pernah dilakukan oleh para suporter PSIS dan kita sudah menjatuhkan larangan kepada mereka untuk menonton timnya dalam laga away,” ujar Ketua Komdis Hinca Pandjaitan saat dihubungi, Rabu (08/05/13).

Hinca segera memanggil pihak manajemen PSIS untuk dimintai keterangan. Sehingga, dalam waktu satu sampai dua hari ke depan, pihaknya sudah bekerja mengusut tuntas kasus tersebut. “Untuk klarifikasi apakah benar suporter mereka menjadi pelaku utama kerusuhan itu,” tutur Hinca.

Fakta-fakta yang berkembang di media, menjadi rujukan untuk menuntas kasus tersebut. “Sebenarnya tidak sulit untuk mengidentifikasi suporter karena mereka punya atribut khusus,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Selain akan berkomunikasi dengan klub, pihak Komdis juga akan berkomunikasi dengan panitia pertandingan di Purwodadi. Karena diketahui, panitia pertandingan juga akan mengusut kasus tersebut. “Saya mendengar panitia pertandingan juga mau mengusut kasus ini. Itu bagus, tapi sebenarnya kejadian ini sudah bukan wilayah mereka. Sesuai aturan, panitia pertandingan hanya bertanggung jawab pada keamanan di dalam stadion dan sekitarnya,” tandasnya.@anggi

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/komdis-pssi-segera-klarifikasi-bentrokan-suporter-psis.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

13 PMKS dijaring Sudin Sosial Jaksel

LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 13 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berhasil dijaring Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Selasa (7/5) kemarin.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Miftahul Huda mengatakan, 13 PMKS berhasil dijaring di jembatan penyebrangan orang (JPO) di sepanjang Jalan Sudirman dan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. “Kami akan terus lakukan penyisiran JPO yang sekarang ngetren dijadikan tempat mangkal para pengemis,” ujar Miftahul saat dihubungi LICOM, Rabu (8/5/13).

Dia menuturkan, diantara mereka yang terjaring ada juga dua orang ibu yang membawa balitanya untuk meminta-minta. Bahkan seorang ibu yang diamankan di JPO sekitar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di HR Rasuna Said membawa dua balita.

Kemudian, setelah mereka terjaring ada seorang pria yang berpura-pura menjadi tukang ojek, berupaya mengambil pengemis tersebut, tetapi tidak diperbolehkan oleh petugas, karena harus sesuai prosedur.

“Pria tersebut ternyata suaminya dan mereka ini seperti ada yang melindunginya,” terang Miftahul.@hermawan

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/13-pmks-dijaring-sudin-sosial-jaksel.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Yossi Benayoun jadi sasaran pelecehan anti-semit Yahudi

LENSAINDONESIA.COM: Manajemen Chelsea dipanggil kepolisian terkait upaya penelusuran pelecehan anti-semit yang diarahkan kepada gelandang tengah Yossi Benayoun.

Pemain asal Israel ini mengaku menjadi sasaran pelecehan di situs jejaring sosial, twitter. Benayoun mendapatkan pesan yang berisi kata-kata kasar dan menyinggung Yahudi setelah mengucapkan terimakasih kepada para follower-nya atas ucapan ulang tahun yang mereka berikan. ”Beberapa orang yang baik di dunia,” kata Benayoun merespon pelecehan itu.

Baca juga: Manchester United dipermalukan Chelsea di Old Trafford dan Kalahkan setan merah, The Blues 'sodok' tiga besar

Sebelumnya manajemen Chelsea mengklaim, pemain yang habis kontraknya di akhir musim ini tersebut adalah korban ejekan anti-semit dari pendukungnya sendiri ketika ia menjadi pemain pengganti saat melawan Liverpool. @bl/LI-14

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/yossi-benayoun-jadi-sasaran-pelecehan-anti-semit-yahudi.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Harga BBM terancam naik, Pertamina harus diaudit!

LENSAINDONESIA.COM: Praktisi hukum Niko Andrian menilai, pemerintah tidak terbuka mengenai alasan pengurangan subsidi soal terkait rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Seharusnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berani lakukan audit terhadap Pertamina.

Sebagai penasehat lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Konsumen Indonesia, Niko menilai, kenaikan harga BBM hanya akan membebankan rakyat miskin. “Sebagai lembaga yang bertugas melakukan audit, harusnya BPK lakukan audit terhadap Pertamina,” ujar Niko saat dihubungi LICOM, Rabu (8/5/13).

BPK harus lakukan audit terhadap biaya pokok produksi BBM. Sehingga, masyarakat tidak bingung dengan rencana pemerintah  dalam mencabut subsidi BBM. “Semuanya jelas dan tidak muncul penyimpangan atau korupsi,” paparnya.

Kenaikan BBM tentunya akan menambah biaya produksi industry kecil seperti usaha home industry sehingga akan mengakibatkan
sebagian usaha gulung tikar. Kenaikan BBM juga bisa berdampak kepada kenaikan  tarif angkutan umum dan sembako.

"Kita berharap agar pemerintah benar-benar melakukan  pengkajian dengan baik agar jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban, dan bantuan langgsung tunai (BLT) tidak bisa sepenuhnya meringankan beban mereka (masyarakat miskin),"jelasnya.@aguslensa

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/harga-bbm-terancam-naik-pertamina-harus-diaudit.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Pasek: Pemerintah harus bantu biaya kesehatan buruh!

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika, angkat bicara terkait penganiayaan yang dialami buruh di Tangerang. Petinggi TNI dan Polri tidak boleh menutup-nutupi fakta sebenarnya.

“Ini urusan kemanusiaan yang serius di era pasca kemerdekaan dan pasca reformasi. Pemerintah harus membantu seluruh biaya kesehatan para buruh tersebut,” ujar Pasek kepada wartawan, Jakarta, Rabu (08/05/2013).

Politisi Partai Demokrat itu menilai, para buruh memerlukan pengecekan kesehatan secara menyeluruh. Sebab, tidak hanya luka fisik akibat zat kimia yang berdampak pada kesehatan. Yang tidak kalah penting adalah efek psikologis buruh. “Melalui Menakertrans, pemerintah harus jadikan peristiwa ini sebagai simbol perlawanan terhadap perbudakan,” tuturnya.

Seperti diketahui, aparat kepolisian berhasil membongkar praktik perbudakan di sebuah industri pengolahan limbah menjadi perangkat aluminium yang berlokasi di Kampung Bayur Opak RT 03 RW 06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Banten.

Sebanyak 34 buruh berhasil dibebaskan, dan sampai saat ini polisi telah mengamankan lima tersangka. Dari 34 buruh itu, delapan orang di antaranya berasal dari Lampung, seorang dari Sukabumi, seorang dari Bandung, dan sisanya pekerja asal Cianjur.@endang

Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/pasek-pemerintah-harus-bantu-biaya-kesehatan-buruh.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com