LENSAINDONESIA.COM: Praktisi hukum Niko Andrian menilai, pemerintah tidak terbuka mengenai alasan pengurangan subsidi soal terkait rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Seharusnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berani lakukan audit terhadap Pertamina.
Sebagai penasehat lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Konsumen Indonesia, Niko menilai, kenaikan harga BBM hanya akan membebankan rakyat miskin. “Sebagai lembaga yang bertugas melakukan audit, harusnya BPK lakukan audit terhadap Pertamina,” ujar Niko saat dihubungi LICOM, Rabu (8/5/13).
BPK harus lakukan audit terhadap biaya pokok produksi BBM. Sehingga, masyarakat tidak bingung dengan rencana pemerintah dalam mencabut subsidi BBM. “Semuanya jelas dan tidak muncul penyimpangan atau korupsi,” paparnya.
Kenaikan BBM tentunya akan menambah biaya produksi industry kecil seperti usaha home industry sehingga akan mengakibatkan
sebagian usaha gulung tikar. Kenaikan BBM juga bisa berdampak kepada kenaikan tarif angkutan umum dan sembako.
"Kita berharap agar pemerintah benar-benar melakukan pengkajian dengan baik agar jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban, dan bantuan langgsung tunai (BLT) tidak bisa sepenuhnya meringankan beban mereka (masyarakat miskin),"jelasnya.@aguslensa
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D52998032.b3708b28a75994d3ff0fa754289f15bd%3B)
Khairul Faisal @lensaindonesia 08 May, 2013
enclosure:
-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/08/harga-bbm-terancam-naik-pertamina-harus-diaudit.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
No comments:
Post a Comment