UpKnowledge: Kualitas DPR 2014 bakal lebih buruk

Saturday, May 11, 2013

Kualitas DPR 2014 bakal lebih buruk

LENSAINDONESIA.COM: Banyaknya persepsi negatif masyarakat terhadap calon legeslatif (caleg) dan partai politik diyakini akan menurunkan kualitas anggota DPR di peride 2014-2019.

“Kalau calegnya baik, maka DPR ke depannya pun punya gambaran yang baik. Tapi kalau belum apa-apa sudah dipersepsi publik, DPR 2014 tidak akan lebih dari pada DPR hari ini,” jelas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa, Jumat malam (10/05/2013).

Oleh karenanya, parpol harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat muncul pada calon-calon legislatif tersebut. “Bagaimana caleg itu dipersepsikan positif oleh publik. Karenanya caleg-caleg yang sensitif di mata publik, perlu mendapat perhatian. Misalnya, terkait masalah hukum yang paling mudah di ukur,” jelasnya.

Pada Pemilu 2014 Indonesia dihadapkan dengan banyak fenomena baru di partai politik. Bergabungnya beberapa orang yang tengah bermasalah dengan hukum hingga banyaknya pendatang baru dari berbagai profesi membuat masyarakat ragu atas kualitas legeslatif 2014.

Pimpinan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik diharapkan menindak para anggotanya yang malas hadir dalam rapat-rapat di DPR. Ketegasan fraksi dinilai penting untuk memastikan masyarakat akan memilih caleg yang rajin dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Namun, ironisnya, pimpinan fraksi sendiri yang menunjukkan sifat malas.

“Badan Kehormatan (BK) hanya sebatas menganjurkan pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi diundang ke BK. Tapi ironisnya, malah banyak pimpinan fraksi yang malas. Mereka hadir belakangan dalam rapat,” ujar anggota BK, Ali Maschan Musa, saat dihubungi, hari ini.

Padahal, lanjutnya, fraksi seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk menindak anggotanya yang malas mengikuti rapat. Salah satunya, kata Ali, fraksi bisa mengancam untuk tidak lagi mencalonkan yang bersangkutan pada Pemilu Legislatif 2014.

“Maka saya setuju pimpinan fraksi menerapkan disiplin sehingga bisa memberikan contoh. Sekarang ini anggota Dewan cuma takut sama partainya daripada pimpinan DPR, apalagi BK,” imbuh Ali.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuding anggota Dewan pembolos berlatar belakang pengusaha. Para pengusaha ini, lanjut Ali, menjadi anggota DPR bukan karena uang, melainkan sebagai instrumen saja. “Mereka akhirnya merasakan kalau DPR bukan dunianya sehingga politik hanya dijadikan instrumen yang menguntungkan dia saja. Hal ini membuat mereka tidak menjalani tanggung jawab sebagai anggota Dewan,” ucap Ali.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pun diminta untuk waspada memilih para anggota Dewan yang sebagian besar kembali maju sebagai caleg. “Mereka yang malas-malas itu tidak usah dipilih. Seharusnya partainya sadar dan tidak mencalonkan mereka lagi,” imbuh Ali.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang “ngotot” maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.@ridwan_licom/wp