LENSAINDONESIA.COM: Proses penanganggulangan bencana diharapkan dapat memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Saat ini, daerah memegang 75 persen dana dari total Rp 1,3 triliun untuk tanggap bencana.
“Sekitar 75 persen dana ada di daerah. Sekarang tergantung dari Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah sendiri,” ujar Bintang Susmanto, Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Sekretariat negara, Kamis (21/3/13).
Baca juga: Tingkatkan Pengawasan, BPMIGAS Gandeng BPKP dan KPK dan SMAN 70 Sesalkan Pernyataan ICW Soal Adanya Korupsi di Sekolah
Ia pun menginginkan adanya audit terhadap uang yang mengalir di setiap daerah, khususnya untuk dana tanggap bencana.
“Sebaiknya daerah diaudit kalau saja daerah bermasalah. Tentunya, BNPB yang akan kena,” tandas Bintang, yang tak ingin anggaran bencana dari APBN ‘bocor’ alias ‘ngobos’.
Bintang juga mengatakan bahwa BNPB tidak mampu dalam mengaudit seluruh daerah dikarenakan kekurangan personel. Namun, ia juga menginginkan adanya kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami hanya memiliki delapan orang audito. Sehingga perlu bantuan BPKP sebagai pendamping dan melakukan pengawasan dalam pertanggungjawaban keuangan,”tuturnya. @priokustiadi
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D61527468.06571b62bcd618144c2cafa83e8ccc6a%3B)
Andrian Pratama @lensaindonesia 21 Mar, 2013
enclosure:
-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/03/21/inspektur-bnpb-ingin-audit-daerah-rawan-cegah-anggaran-rp-13-t-ngobos.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
No comments:
Post a Comment