LENSAINDONESIA: Akan diparipurnakannya RUU Ormas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pengacara Senior Adnan Buyung Nasution mengeritik keras bahwa jangan Ormas saja yang dipermasalahkan soal dana.
“Partai juga harus dipermasalahkan soal dana itu. Dana partai juga harus terbuka, termasuk pemerintah,” tegas Adnan saat bertemu wartawan di Gedung MK Jakarta, Selasa (19/2/13).
Baca juga: Buruh dan LSM Berkoalisi Tolak Kebijakan Pro Kekerasan dan Represif dan Gerakan GRIB Jatim Fokus Cerdaskan Anak Bangsa
Bagi Adnan, persoalan tentang pentingnya audit terlalu mengada-ngada. Ia mencermati masalah dana menjadi rahasia organisasi dan tidak mungkin disebarluaskan.
“Saya pikir terlalu mengada-ngada kalau diaudit. Masalah internal dari organisasi, aneh semua dibuka (Diobok-obok,red) oleh pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Adnan, pemerintah juga tidak diperbolehkan mengawasi organisasi massa. Sebaliknya, seharusnya organisasi massa yang mengawasi pemerintah.
“Pemerintah gak boleh mengawasi Ormas. Ini (kok) terbalik. Justru LSM dan masyarakat harus mengawasi pemerintah,” tandasnya.@priokustiadi
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D42393954.425964e893e68e7c660b32488faa0fc4%3B)
Anggi Tiar @lensaindonesia 19 Feb, 2013
enclosure:
-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/02/19/ormas-harus-awasi-pemerintah-bukan-terbalik-coy.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
No comments:
Post a Comment