UpKnowledge: Ide pembubaran Banggar DPR tak jamin bebas korupsi

Thursday, March 21, 2013

Ide pembubaran Banggar DPR tak jamin bebas korupsi

LENSAINDONESIA.COM: Gugatan Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan soal pembubaran Badan Anggaran DPR dinilai tidak serta merta menjamin praktik korupsi dapat berakhir di institusi DPR RI. Selain sikap koruptif ini bisa terjadi dimana saja, juga ada peluang dan kesempatan dari oknum yang melakukannya.

“Wah kalau jaminan saya kira repot, karena ini masuk dalam prilaku oknum secara personal. Contoj di masjid saja bisa kehilangan sandal dan lain-lain, apa ada orang yang bisa menjamin tidak akan ada kecurian,” ujar Saleh Husin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/03/2013).

Menurut Saleh, yang perlu didorong adalah menciptakan sistem yang membuka iklim transparansi. Selain itu juga, semua pihak bersama-sama mendorong adanya penegakan hukum.

Saleh Husin tetap berharap kepada semua pihak khususnya anggota dewan untuk selalu melalukan fungsi mereka sebagai wakil rakyat terutama dalam masalah pengawasan keuangan di Banggar DPR RI.

“Saya kira kita semua berkewajiban melakukan pengawasan yang lebih ketat dan rapat dibuat lebih transparan,” tandas anggota Bamus DPR RI.

Bagi Fraksi Hanura, lanjut Saleh, mana yang terbaik buat kemaslahatan bangsa Indonesia itulah yang harus dilaksanakan.

Saleh menilai, apa yang nantinya akan diputuskan MK soal gugatan dari para LSM tersebut terkait pembubaran Banggar DPR RI semestinya sudah dipertimbangkan oleh MK dulu sebelum nantinya akan diputuskan.

“Saya kira MK yang merupakan benteng tertinggi hukum kita sebelum mereka memutuskan sesuatu tentu berbagai aspek hukumnya sudah mereka pertimbangkan,” ujar anggota komisi V DPR RI ini.

Seperti diketahui, Tim LSM yang dimotori Indonesian Corruption Watch (ICW) mengajukan gugatan untuk menghapus UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Mereka menginginkan Banggar DPR dibubarkan karena banyak anggotanya yang terlilit korupsi. @yuanto