UpKnowledge: Tukar Guling Tanah Perhutani, Pemkab Brebes Belum Menemui Kesepakatan

Friday, March 8, 2013

Tukar Guling Tanah Perhutani, Pemkab Brebes Belum Menemui Kesepakatan

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Proses tukar guling tanah milik Perum Perhutani dengan Pemkab Brebes, Jawa Tengah, belum menemui kata sepakat. Pihak Perhutani masih menuntut ganti rugi atas lahan yang dipakai oleh warga di dua desa di kecamatan Salem sebesar Rp3,9 miliar.

Karena nilai yang diajukan terlalu besar, Pemkab Brebes berharap agar nilai lahan dihitung ulang untuk mendapatkan harga yang cocok. Apalagi setelah ijin prinsip dari Menteri Kehutanan turun, diharapkan persoalan ruislagh ini bisa segera selesai di tahun 2013.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Unit 1 Perum Perhutani Jateng, namun hingga kini belum deal juga. Selain itu kami juga telah berkoordinasi juga dengan KPPH Pekalongan Barat. Harapannya agar nilai ganti rugi bisa diturunkan lagi,” ujar Kabid Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Pemkab Brebes, Warsito Eko Putro SSos Msi, Kamis siang (7/3/2013).

Menurutnya, nilai Rp3,9 miliar yang diajukan Perhutani masih cukup besar dan anggaran tersebut sangat bermanfaat untuk bidang pembangunan lainnya. Tahun 2013 ini, alokasi dari APBD untuk tukar guling dengan Perhutani tersebut sudah dianggarkan sebesar 1 miliar.

Proses tukar guling tanah ini terjadi pada saat era Bupati Tadjudin Nooraly. Saat itu dua Desa Windusakti dan Gunungjaya, kecamatan Salem sekitar 500 kepala keluarga (KK) terkena longsor hingga mengisolir perkampungan tersebut.

Oleh Pemkab Brebes, warga kemudian direlokasi ke lahan milik Perhutani seluas 172,7 hektar, dengan ukuran satu berbanding satu. Selanjutnya, tanah warga yang terisolir itu diserahkan kepada Perhutani.

“Baik warga maupun Perhutani memang belum memiliki kepastian hukum status kepemilikan tanah. Dan warga memang resah karena status kepemilikan tanah yang mereka tempati masih abu-abu alias belum jelas,” ujarnya.

Pihaknya tetap memiliki komitmen untuk menuntaskan masalah tersebut, karena ini menyangkut kepentingan publik meski nantinya Pemkab yang harus membayar ganti rugi. @boy/nakulo