UpKnowledge: Gonta-ganti kebijakan kenaikan harga BBM, Pemerintah kok selalu ‘galau’

Saturday, May 18, 2013

Gonta-ganti kebijakan kenaikan harga BBM, Pemerintah kok selalu ‘galau’

LENSAINDONESIA.COM: Repdem menilai kebijakan SBY terkait BBM terkesan buru-buru dan instan. Pasalnya, sejak munculnya isu kenaikan BBM, pemerintah terlihat galau dengan jumlah kenaikan harga. Tidak hanya itu saja, pemerintah terlihat seperti mencari alasan agar harga BBM dapat naik.

“Kita lihat pemerintah seperti orang kebingungan. Bingung mencari cara dan alasan yang logis agar bisa kembali menipu rakyat,” kata Ketua DPN REPDEM Bidang Penggalangan Tani, Sidik Suhada kepada LICOM, Sabtu (17/5/13).

Sidik berkaca pada beberapa kebijakan pemerintah yang membuktikan bahwa Presiden SBY terlihat tidak cerdas. Pertama, terkait kebijakan dua harga BBM. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah (kok) selalu galau dalam menentukan harga. Tidak hanya itu saja, akibat kecaman dan kritikan yang bertubi-tubi, pemerintah akhirnya membatalkan kebijakan ini.

Kini, muncul lagi kebijakan melalui Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo. Dalam kebijakan itu, presiden akan melakukan pembatasan BBM subsidi. Sepeda motor dijatah 0,7 liter atau 4,9 liter BBM satu minggu sementara mobil dijatah 3-5 liter per hari atau atau sekitar 21- 35 liter satu minggu.

Pembatasan ini dilakukan dengan dasar hasil riset pemerintah bahwa kebutuhan bensin motor hanya 0,7 liter per hari dan mobil 3-5 liter per hari. Rencananya, kebijakan ini akan diberlakukan setelah semua kendaraan di pasang Radio Frequency Identification (RFID).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Desa Sejahtera ini, kebijakan pembatasan BBM justru menyengsarakan rakyat. Bahkan, ia menilai kebijakan ini tidak didasari oleh pemerintah dengan melirik mobilitas pekerja kelas bawah Indonesia. Yang lebih parah lagi, tidak tertutup kemungkinan untuk menimbulkan kekacauan akibat kebijakan BBM ini.

Tidak hanya itu saja, Sidik melihat, kebijakan penggantian uang subsidi BBM ke beras miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai sebagai akal-akalan pemerintah untuk menipu rakyat. Pasalnya, pemerintah tidak melihat efek kenaikan harga bahan pokok ketika harga BBM naik.

Ia mencontohkan, kebutuhan belanja rakyat kecil umumnya mencapai Rp 1 juta/bulan dapat naik menjadi Rp 2,5 juta/bulan. Sementara itu, jumlah dana bantuan diterima rakyat hanya Rp 100 per bulan atau Rp 300 rb/ bulan. Jumlah ini sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan rakyat.

Oleh karena itu, Repdem menuntut Indonesia harus kembali pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang asli, pembersihan birokrasi, nasionalisasi tambang dari tangan asing, menghentikan ekspor barang tambang mentah ke luar negeri, dan membangun industrialisasi pengelolaan tambang atau sumber agraria berbasis rakyat.@aguslensa