UpKnowledge: Ironis, lingkungan rusak tetapi rakyat tetap miskin

Monday, March 25, 2013

Ironis, lingkungan rusak tetapi rakyat tetap miskin

LENSAINDONESIA.COM: Salah satu masalah pokok yang dihadapi Indonesia adalah buruknya tata ruang sebagai basis penyelenggaraan pembangunan. Indonesia dianugerahi geografi yang mengandung berbagai macam kekayaan sumber daya alam, baik yang tersimpan di laut maupun yang terdapat di bawah dan di atas permukaan tanah.

“Di laut terdapat kekayaan ikan dan potensi lainnya termasuk pertambangan. Di atas permukaan tanah terdapat kandungan deposit berbagai jenis mineral yang luar biasa besar. Namun, tata kelola dan pola pemanfaatan sumber daya alam itu seringkali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup,” kata anggota BPK-RI Ali Masykur Musa di sela-sela rangkaian acara Sosialisasi Audit Lingkungan dan Kuliah Umum di Universitas Bengkulu, Senin (25/3/2013).

Hutan-hutan digunduli, gunung-gunung dipangkas, tanah digali dan disingkap untuk kepentingan pertambangan. Akibatnya, daya dukung lingkungan hidup merosot dan Indonesia rentan terhadap panen bencana.

Masih kata Ali Masykur Musa yang per Juni 2013 Juni mendatang efektif sebagai Ketua Kelompok Kerja Ausit Lingkungan BPK Se-Dunia (Working Group on Environmental Audit INTOSAI) menyatakan prihatin terhadap sektor kehutanan dan pertambangan yang merusak lingkungan .

“Terhadap negara, banyak pelaku usaha di sektor pertambangan dan kehutanan yang melakukan perbuatan tidak terpuji dengan mengemplang royalti atau melaporkan pembayaran yang tidak semestinya,” tambahnya.

Mereka juga menyerobot kawasan hutan, merambah hutan tanpa izin, tidak menyetorkan jaminan reklamasi, dan tidak merehabilitasi lahan pasca tambang. Ini menjadi concern BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Menurutnya, BPK sejak 2009 fokus melakukan audit lingkungan di sektor pertambangan dan kehutanan dan telah mendapatkan berbagai macam temuan, sebagian telah diteruskan ke aparat penegak hukum karena indikasi tindak pidana.

Terkait kondisi pertambangan di Propinsi Bengkulu, Ali Masykur berjanji akan mengkaji dan memeriksa kondisi pertambangan di Propinsi Bengkulu, terutama di sekitar kawasan penghasil batubara di Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah.

“BPK akan memeriksa aspek penerimaan dan pengelolaan lingkungannya. Sektor pertambangan Bengkulu mengambil sekitar 8.10 persen luas lahan Propinsi Bengkulu, Kehutanan 46.5 persen, dan Perkebunan 20.8 persen. BPK akan memeriksa secara komprehensif karena sektor pertambangan dan kehutanan sering menimbulkan paradoks dan ironi: lingkungan rusak tetapi rakyat tetap miskin,” tambahnya.

Dengan audit lingkungan, BPK akan membantu mengharmoniskan tata ruang pembangunan, yang mewadahi ruang ekonomi dan ruang publik dalam sistem yang seimbang dan berkesinambungan. @ari