UpKnowledge: Pembentukan Pansus DAK-2 ngambang, Fraksi Golkar kecewa

Thursday, March 28, 2013

Pembentukan Pansus DAK-2 ngambang, Fraksi Golkar kecewa

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Tidak jelasnya rencana pembentukan pansus Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) yang mulai muncul sejak akhir Januari lalu mengakibatkan prasangka di internal DPRD Kabupaten Trenggalek. Penyebabnya, jumlah penduduk hanya tercatat 496.662 jiwa.

Data itu dinilai tidak valid karena sesuai hasil itung-itungan kalangan wakil rakyat jumlah warga Pacitan lebih dari 500 ribu jiwa. Karena itu, tiga dari lima fraksi di DPRD mengajukan surat usulan pembentukan pansus ke pimpinan dewan.

“Pertama dari Fraksi Golkar, kemudian disusul dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan,” kata Ketua Fraksi Golkar dewan setempat, Dandung Wahyu Wibowo, Rabu, (27/03/2013).

Dia menyatakan geram dengan kondisi tersebut. “Padahal pansus sudah cukup lama direncanakan tapi sampai hari ini belum ada keputusan,” imbuhnya.

Setelah usulan pansus dilayangkan, pimpinan fraksi melangsungkan rapat. Tapi, lanjut dia, pertemuan itu tidak membuahkan hasil. Dan justru mementahkan rencana pembentukan pansus DAK-2. Dengan kondisi itu, maka Dandung mendesak kepada unsur pimpinan dewan segera menjadwalkan pembahasan usulan tersebut.

“Terbentuknya pansus DAK-2 sangat penting. Sebab, berkaitan langsung dengan aspek kehidupan di Pacitan,” terusnya.

Dari sisi politik, misalnya, mengurangi jumlah kursi di DPRD saat pemilihan legislatif (pileg) tahun depan. Jika pileg 2009 lalu jumlah anggota di dewan sebanyak 45 tapi nantinya tinggal 40 orang.

Tidak hanya itu, pemkab setempat akan keliru menentukan kebijakan yang berdampak pada warganya. Seperti penentuan jumlah peserta jamkesmas dan penerima raskin. Ini akibat DAK-2 yang keliru dan sesuai koordinasi DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penyebab permasalah itu bersumber dari pemkab.

“Khususnya SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait,” tegasnya.

Karenanya, pihak pemkab harus memperbaiki data yang salah tersebut. @rachma