UpKnowledge: Wakil rakyat doyan bolos, fraksi dan partai malas evaluasi kinerja anggota, payah!

Thursday, May 16, 2013

Wakil rakyat doyan bolos, fraksi dan partai malas evaluasi kinerja anggota, payah!

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) nasional di Jakarta, menilai bahwa banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering tidak hadir menjalankan tugas (bolos) di gedung parlemen, disebabkan tidak seriusnya atau “malas” fraksi dan partai politik
dalam melakukan evaluasi kinerja anggotanya (payah!).

Selain itu, menurut peneliti PSHK, Ronald Rofiandri, bahwa partai politik lewat fraksi-fraksinya juga tidak serius dalam melakukan kewajiban
menyampaikan hasil kerja anggotanya di parlemen kepada publik. Padahal, semua itu menjadi kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang MD3 yang mengatur Tata Tertib DPR.

"Penyebab lain, bisa dilihat masih ditemukannya rapat-rapat DPR, terutama berlangsung di berbagai alat kelengkapan, dilakukan secara tertutup. Manajemennya juga tidak terkelola secara baik oleh pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR," tandas Ronald Rofiandri kepada Licom di Jakarta, Kamis (16/05/2013). Artinya, manajemen Setjen DPR lemah.

Kondisi ini, Ronald mengamati, sebenarnya sudah lama terjadi. Dan sudah berkali-kali mendapat sorotan dari masyarakat. Ironisnya, DPR terlihat
belum juga menemukan jalan keluar dan memformulasikannya dengan baik.

Padahal, menurut Ronald, kondisi ini dapat diatasi jika mekanisme pengambilan keputusan mengharuskan anggota DPR konsisten hadir, serta
keputusan yang diberikan berpengaruh signifikan dan mengikat.

"Tapi, sayangnya kita tidak mengenal voting days. Proses pengambilan keputusan terhadap (misalkan suatu materi RUU) didasarkan pada pandangan atau sikap fraksi. Dengan demikian, anggota DPR merasa keberadaan mereka dalam rapat tidak penting dan relevan," ujarnya. @yuanto