UpKnowledge: Insiden Cebongan bukan pelanggaran HAM, sulit diterima akal sehat

Thursday, April 11, 2013

Insiden Cebongan bukan pelanggaran HAM, sulit diterima akal sehat

LENSAINDONESIA.COM: Pernyataan dan sikap pemerintah bahwa tragedi narapidana di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta bukan pelanggaran HAM sangat sulit diterima akal sehat. Selain itu, hal ini merupakan pembodohan terhadap publik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida kepada LICOM, hari ini (Kamis, 11/4/2013).

“Argumentasi tersebut manipulatif, dan merupakan ekspresi watak resisten pimpinan TNI secara terstruktur dan keengganan mengakui tentang adanya solidaritas negatif berbasis korps,” tegas pria yang kini berbaju Partai Amanat Nasional (PAN).

Masih katanya, sesuatu yang mustahil pimpinan langsung para serdadu itu tak tahu menahu adanya gerakan anak buahnya yang keluar dengan menggunakan senjata. Jika ada pengakuan bahwa komandannya tak tahu menahu, maka komandan tersebut tak bisa jadi pemimpin.

“Perlu dicurigai adanya upaya pimpinan TNI hanya akan mengorbankan para serdadu rendahan, sedangkan sang komandan masih tetap akan dipertahankan dan terus akan dibina karirnya sampai nanti jadi perwira tingggi,” imbuhnya.
Diskresi seperti itu, tambahnya, jika ada unsur benarnya, jelas sangat berbahaya, karena boleh jadi petinggi TNI nanti akan sangat toleran terhadap kekerasan terhadap warga sipil dan mengabaikan nilai HAM dan penegakkan hukum.

“Yang lebih fatal lagi, di Negara ini boleh jadi nantinya akan kian banyak korban kekerasan aparat TNI terhadap rakyat sipil yang terus saja akan ditolerir dan dianggap bukan pelanggaran HAM. Dan tentu saja, bahaya selalu akan mengancam,” demikian Laode.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro berpendapat kasus penembakan empat tahanan oleh 11 oknum Kopassus di Lapas Cebongan bukan pelanggaran HAM. Dengan begitu, tidak perlu dibentuk Dewan Kehormatan Militer.

"Dewan Kehormatan Militer tidak perlu dibentuk karena tindak pidana ini dilakukan prajurit dan bintara. Ini bukan pelanggaran HAM karena tidak ada kebijakan dari pimpinan dalam kasus Cebongan ini," kata Purnomo.

Hal ini disampaikan Purnomo dalam jumpa pers di kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. @ari