UpKnowledge: Sungai Citarum ‘dibiarkan’ tercemar, Komunitas Peduli Citarum bergerak

Saturday, April 13, 2013

Sungai Citarum ‘dibiarkan’ tercemar, Komunitas Peduli Citarum bergerak

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum rusak semakin parah. Penyebabnya, sungai sepanjang 269 km ini dibiarkan tercemar akibat beberapa faktor. Komunitas Peduli Citarum mengajak para warga, membenahi DAS Citarum. Pemerintah juga diminta berpartisipasi soal ini.

“Kewenangan pengelolaan Sungai Citarum memang ada di Pusat. Namun, bukan berarti Pemprov Jabar lepas tanggungjawab begitu saja. Karena hampir sepertiga warga Jabar tinggal dan hidup ketergantungan dengan sungai Citarum,” ujar Ketua Forum DAS Citarum, Drs. H. Eka Santosa didampingi Sekum FDAS Citarum Heru Gunawan, Dewan Pakar Thema Zebua dan pengurus FDAS Citarum saat beraudiensi dengan DPRD Jabar, Jum'at (12/4/2013).

Eka menuturkan, keberadaan Citarum menjadi sangat penting bagi masyarakat. Pasalnya, masyarakat memakai untuk kebutuhan domestik rumah tangga, perkebunan, pertanian, peternakan dan industri. Ia mendatangi DPRD Jabar meminta untuk meminta penyelesaian.

Seperti diketahui, Sungai Citarum merupakan sumber mata air Gunung Wayang Kab. Bandung. Sungai ini mengalir ke Utara melalui bagian tengah wilayah Propinsi Jawa Barat dengan luas 12.000 Km2.

Alirannya itu meliputi 12 wilayah administrasi. Aantara lain, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab.Bekasi, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab.Subang, Kab.Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. Berdasarkan Permen PU No.11A Tahun 2006, wilayah sungai Citarum merupakan wilayah sungai lintas Provinsi Banten, DKI Jakarta-Jawa Barat. Sehingga kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat.@husein