UpKnowledge: Rieke tagih janji SBY lindungi nasib buruh migran dan Warsinem

Monday, May 13, 2013

Rieke tagih janji SBY lindungi nasib buruh migran dan Warsinem

LENSAINDONESIA.COM: Dua tahun sudah berlalu sejak Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono berpidato dalam konferensi ke-100 International Labour Organization terkait perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun, janji itu tidak terbukti pada saat ini.

Hal ini terlihat pada nasib Warsinem Binti Kasidi Bin Sanropingi masih terbilang tidak jelas. Pasalnya, PRT migran asal Banjarnegara, Jawa Tengah, sudah 19 tahun tidak bisa pulang ke tanah air. Parahnya lagi, gajinya selama bekerja di Arab Saudi tidak pernah dibayar.

Untuk itulah, anggota Komisi IX DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, Rieke Diah Pitaloka menuntut Presiden SBY untuk segera memerintahkan seluruh jajarannya bertindak nyata dalam melindungi Warsinem.

“Sebab, sudah sembilan belas tahun Warsinem tidak bisa pulang ke tanah air. Kalau kita jadi dirinya, pasti rindu yang sama akan kita rasakan,” ujar Rieke dalam pesannya yang diterima Licom di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Rieke menambahkan, meski sudah ada kabar bahwa pihak kedutaan akan menjemput Warsinem yang berada rumah majikannya, Warsinem masih belum pulang ke tanah air. Hal itu, terbukti dari keterangan pihak keluarga Warsinem yang sudah menghubungi berbagai instansi. “Namun, upaya tersebut tidaklah berhasil,” terang Rieke.

Padahal, menurut perempuan yang sempat maju dalam Pemilukada Jabar ini, Memulangkan satu TKI yang menderita bukanlah perkara yang sulit bagi SBY selaku Presiden RI. “Tinggal perintahkan pembantu-pembantu Bapak, pasti soal Warsinem bukan perkara sulit,” jelasnya.

Apalagi, perintah seorang Presiden tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh bawahannya.

“Tinggal satu tahun pemerintah, bukan berarti para pembantu tidak ikut instruksi presiden. Tinggal satu tahun pemerintahan, bukan berarti kita disibukan dengan urusan kemenangan partai masing-masing,” bebernya.

Sekedar informasi, pada tanggal 14/6/2011 di konferensi ILO ke 100. SBY pernah menyatakan, pihaknya akan mendukung konvensi kerja layak bagi PRT dan memastikan bahwa sesi ke-100 ini akan mengadopsinya menjadi sebuah konvensi.

“Presiden juga menegaskan bahwa konvensi ini dapat menjadi acuan bagi negara pengirim dan negara penerima guna melindungi PRT migran. Dan di Indonesia hal ini menjadi isu penting karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah PRT,” ungkap SBY kala itu. @yuanto