UpKnowledge: KPU harus belajar dari kasus PKPI dan PBB!

Tuesday, March 26, 2013

KPU harus belajar dari kasus PKPI dan PBB!

LENSAINDONESIA.COM: Lolosnya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu dalam tahapan berikutnya.

“Lolosnya PBB dan PKPI melalui jalur pengadilan yang panjang dan melelahkan menjadi pelajaran penting bagi KPU dan Bawaslu untuk tidak lagi sembrono melakukan penyelenggaraan dan pengawasan tahapan Pemilu ke depan,” ujar Manajer Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz kepada wartawan LICOM, Senin (25/03/2013).

Menurut Masykurudin Hafidz, refleksi proses verifikasi partai politik ini menunjukkan KPU tidak menerapkan standar yang adil bagi partai politik dan kurang memahami situasi lapangan. Ia melihat, penggunaan sistem aplikasi sistem informasi parpol (Sipol) di awal verifikasi justru menimbulkan ketegangan. Selain itu, pengawasan oleh Bawaslu tidak mengambil aspek penyelenggara sebagai fokus pengawasan.

Ia menegaskan, hal ini menjadi pelajaran yang harus benar-benar diambil baik oleh KPU maupun Bawaslu. Pasalnya, tahapan selanjutnya jauh lebih krusial dan lebih melibatkan banyak pihak yaitu tahapan pencalonan.

“Potensi gugatan dalam pencalonan lebih tinggi dan gaduh lagi karena setiap calon dapat melaporkan kerugian yang dialaminya ke Bawaslu hingga ke PTTUN,” tuturnya.

Masykurudin berharap, KPU dan Bawaslu dalam melalukan pelaksanaan dan pengawasan pencalonan ini, harus secermat mungkin dalam memeriksa kebenaran dan keabsahan bakal calon. “Misalnya tentang keabsahan KTP, ijazah dan sejumlah surat pernyataan dan keterangan lainnya.

“Semakin cermat verifikasi bakal calon oleh KPU dan pengawasannya oleh Bawaslu, maka semakin rendah potensi sengketa yang akan timbul. Dengan begitu kegaduhan tidak akan terjadi atau sejak awal bisa diantisipasi.” @yuanto