Anggota Komisi E DPRD Jatim pertanyakan sikap pimpinan

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Nur Muhyidin, mengaku pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) di Jatim pada Selasa (16/4/2013) lalu tak dilakukan oleh seluruh anggota komisi.

Sebab di tengah momen unas berlangsung, Komisi E DPRD Jatim tengah melakukan konsultasi ke Menakertrans terkait penyelesaian Raperda outsourching dan transmigrasi. Karena itulah, sidak hanya dilakukan oleh beberapa orang yang kebanyakan pimpinan komisi E DPRD Jatim.

Baca juga: Giliran naskah soal Unas kategori SMP didistribusikan hari ini dan Siswi hamil yang tahun lalu dilarang ikut Unas kini ikut Ujian Paket C

“Memang saat itu tidak semua anggota komisi berangkat karena agendanya bertepatan dengan Unas. Dan soal unas juga jadi tanggung jawab komisi ini untuk memantau perkembangan,” papar Nur Muhyidin saat dikonfirmasi LICOM, Kamis (18/4/2013).

Dijelaskan, saat itu pihaknya melakukan pemantauan Unas bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di lima sekolah di Surabaya. Pihaknya hanya memantau perkembangan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hingga distribusi soal pemberian unas yang diberikan kepada peserta. “Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan Unas. Sampai sekarang kami belum menerima laporan keluhan terkait Unas,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko. Menurutnya konsep pemantauan Unas dengan cara bergerombol itu mengganggu psikologis peserta unas. Ia pun mengakui, tidak semua anggota Komisi E diikutkan memantau pelaksanaan Unas. Sebab, disatu sisi Komisi E tengah merampungkan dua raperda.

“Itu kan cuma formalitas saja bentuk kepedulian kita terhadap pelaksanaan unas dilapangan. Kami pun tidak terlalu jauh sampai masuk ke kelas. Cuma melihat dari luar saja,” tandasnya.

Sebelumnya, belakangan sikap pimpinan komisi E melakukan pemantauan pelaksanaan Unas dipertanyakan oleh anggota komisi E. Bahkan hingga mempertanyakan urgensi dari pemantauan unas yang dilakukan pimpinan dewan itu.

Penyebabnya, sesuai aturan semua orang dilarang untuk melihat dari dekat pelaksanaan UN. Karenanya tugas Komisi E seharusnya hanya menanyakan soal persiapan pelaksanaan UN. Mulai dari pembuatan soal hingga pendistribusiannya serta kesiapan Dindik Jatim, bukannya ikutan sidak ke sekolah-sekolah. @Panjichuby_666

Andiono Hernawan @lensaindonesia 18 Apr, 2013
enclosure:

-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/04/18/anggota-komisi-e-dprd-jatim-pertanyakan-sikap-pimpinan.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com