UpKnowledge: Anas `Sandera` Rekom 180 Calon Kepala Daerah dan 2500 Caleg Demokrat

Saturday, March 2, 2013

Anas `Sandera` Rekom 180 Calon Kepala Daerah dan 2500 Caleg Demokrat

LENSAINDONESIA.COM: Pasca berhentinya Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus Hambalang, membuat tersanderanya surat rekomendasi sekitar 180 pemilihan kepala daerah (Pilkada bupati/walikota dan gubernur) di Indonesia dan 2500 lebih Calon Legislatif (Caleg) PD

Pasalnya meski berhenti, hingga kini Anas belum juga menandatangani surat resmi pengunduran diri sehingga PD kesulitan mengangkat Ketua Umum baru. Hal ini bisa menyebabkan turunnya rekom calon kepala daerah dan Caleg kemungkinan besar ditolak Kementerian Hukum dan HAM karena Undang-Undang Pemilu menyebutkan hanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bisa meneken rekom yang dimaksud.

Syarat pendaftaran DCS ke KPU harus ditandatangani pimpinan parpol seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Pimpinan parpol yang dimaksud, yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Sekadar diketahui, pada 2014 Demokrat membuka peluang 560 Caleg untuk mengisi kursi di DPR. Sementara untuk daerah mencapai 2.000 caleg.

Sementara kabar yang diterima, Demokrat mengatakan akan mengagendakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum definitive Maret ini. Tanpa KLB, Demokrat baru bisa memiliki ketua umum baru pada Kongres 2015. Hal ini menimbulkan keresahan pada sejumlah kader.

Seperti ungkapan Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur Ahmad, Iskandar yang memasrahkan proses pencalegan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 kepada majelis tinggi. Dia berharap agar ada solusi secepatnya pasca berhentinya sang ketua umum Anas Urbaningrum. “Yang jelas kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis tinggi,” katanya.

Iskandar menambahkan, meski Anas telah mundur bukan berarti terjadi kekosongan pimpinan. Pasalnya, selama ini kepemimpinan partai sudah disepakati secara kolektif kolegial untuk sementara waktu. Dia meyakini pengurus pusat sudah melakukan komunikasi dengan KPU untuk menyiasati masalah itu menjelang penyusunan daftar caleg. “Karena risikonya bisa kena diskualifikasi partai. Saya yakin sudah dibicarakan dengan KPU dan partai kami partai besar yang pasti sudah ada mekanisme yang ditempuh,” tegas ketua Fraksi PD di DPRD Jatim ini.

Terkait dengan rekomendasi Pilgub Jatim 2013, Iskandar mengatakan kalau hal itu tidak ada masalah. Saat ini rekomendasi tersebut sudah di DPP dan akan disodorkan kepada majelis tinggi untuk ditandatangani. “Kalau pemilihan kepala daerah dan presiden kan yang menandatangani majelis tinggi secara langsung,” tambahnya.

Sementara kabar yang beredar, pengurus DPP melakukan perombakan DCS pasca pengunduran diri Anas Urbaningrum. Beberapa kader loyalis Anas kabarnya posisinya tidak aman dalam pencalegan 2014. “Memang kabarnya begitu, formasi pencalegan kabarnya akan dirubah,” terangnya. @ian_lensa