Monday, April 8, 2013

Ketua MPR diminta desak pemerintah lindungi kemerdekaan beragama

LENSAINDONESIA.COM: Forum Rohaniawan se-Jabodetabek mengadakan pertemuan dengan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas. Pertemuan di Gedung MPR RI Senayan, Senin (08/04/13), untuk menyikapi maraknya penutupan rumah ibadah yang terjadi belakangan, yang dilakukan pemerintah daerah/kota di Indonesia.

Koordinator Forum Rohaniawan se-Jabodetabek, Pendeta Erwin Marbun mengatakan pernyataan sikap ini sangat diperlukan, guna sikap intoleransi antar umat beragama tidak berkembang marak di Negara hukum ini.

Baca juga: Konsep 4 Pilar Kebangsaan Diakui, Taufik Kiemas: Saya Bangga! dan Yakin Terpilih, Ketua MPR Imbau Jokowi-Ahok Dilarang Euforia

“Sesungguhnya setiap warga negara berhak beragama, beribadah, berkeyakinan, dan mendirikan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (1), pasal 28J, pasal 29 ayat (2), dan berbagai peraturan lainnya,” ujar Erwin di Gedung MPR,
Jakarta, Senin (08/04/2013).

Erwin menyayangkan, konstitusi yang sudah memberi ruang dan jaminan kebebasan beragama, sering dikalahkan peraturan daerah yang digunakan pemerintah untuk mengakomodir tuntutan kelompok-kelompok kecil yang intoleran terhadap keberagaman.

“Karena itu, kami menyerukan seluruh jajaran pemerintah, di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjunjung tinggi konstitusi dan penegakan hukum di daerahnya masing-masing. Pemerintah harus menjamin kebebasan umat beragama, sesuai aturan perundang-undangan,” terang Erwin.

Erwin menambahkan, ada indikasi pembiaran oleh aparat negara, dalam aksi kekerasan oleh kelompok intoleran tersebut. Hal itulah yang membuat intensitas kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan dengan kelompok intoleran semakin meningkat.

Terhadap MPR, Erwin berharap harus mendesak pemerintah pusat dan daerah, agar memberi jaminan dan perlindungan kebebasan dan kemerdekaan beragama, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan.

“Pemerintah harus konsekuen melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan final. Misalnya,  memberikan IMB rumah ibadah bagi GKI Taman Yasmin, HKBP Filadelfia. Pemerintah harusnya membantu proses pengurusan IMB rumah ibadah, bukan justru menghambatnya,” tandasnya.

Sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, MPR harus memberi peringatan dan memanggil setiap lembaga pemerintahan yang melanggar konstitusi negara, membatasi gerak kebebasan umat beragama di Indonesia.

“MPR juga harus mendesak pemerintah pusat untuk merevisi peraturan bersama dua menteri, yang tidak lagi meletakkan hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah di tangan peraturan pemerintah daerah. Karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia,” pungkasnya. @yuanto

alexa ComScore Quantcast Google Analytics NOscript

Catur Prasetya @lensaindonesia 08 Apr, 2013
enclosure:


-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/04/08/ketua-mpr-diminta-desak-pemerintah-lindungi-kemerdekaan-beragama.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

No comments:

Post a Comment