UpKnowledge: Pak De Karwo sukses gerakkan ekonomi, gagal jadi mediator Lapindo

Monday, March 25, 2013

Pak De Karwo sukses gerakkan ekonomi, gagal jadi mediator Lapindo

HIRUK PIKUK pembahasan mengenai Pilkada Jawa Timur yang akan diselenggarakan Agustus 2013 nanti, semakin berkembang mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas di Jatim.

Hal ini menandakan bahwa demokratisasi di Jawa Timur semakin mengerucut pada kemandirian dan kematangan daerah dalam menanggapi demokrasi di Indonesia. Hal tersebut menjadi satu kebanggaan besar saat ini bagi Jawa Timur, yang di mana hampir pada tiap-tiap kewilayahan di Indonesia kini mengalami kegentingan dalam mendapatkan demokrasi yang sehat dan segar, namun di Jawa Timur tetap stabil dan kondusif.

Di lain hal, terdapat beberapa faktor penting dalam upaya demokratisasi terhadap pemerintahan otonomi di Jawa Timur mengenai kebutuhan dan bentuk aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan secara mutlak. Yaitu, salah satunya adalah permasalahan Lapindo yang hingga kini belum juga terselesaikan.

Hal tersebut adalah salah satu bukti besar pada kelemahan pemerintahan Pak De Karwo di Jawa Timur yang kurang mampu mengakomodir segala macam keterbutuhan masyarakat dan kurang memprioritaskan apa yang seharusnya menjadi kewajiban utama dari pemerintahan Jatim untuk menjadi mediator antara pihak Lapindo dengan pihak korban.

Akan tetapi bukan berarti bentuk laksana dari pemerintahan Pak De Karwo di Jawa Timur saat ini tidak baik. Bentuk laksana ini dinilai sangat baik dan di atas rata-rata dalam kemajuan dan perkembangan daerah di seluruh Indonesia. Terbukti dengan pergerakan ekonomi yang meningkat, yaitu sebesar 7,3 persen pada akhir tahun 2012 lalu, dan memungkinkan akan semakin meningkat pada triwulan tahun 2013 ini.

Selain itu, situasi perekonomian domestik yang kondusif dan stabil pada suku bunga dan kendali inflasi yang dapat dikontrol secara baik oleh pemerintah Jawa Timur.

Namun, semua bukti-bukti tersebut belum bisa dijadikan patokan pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jatim secara merata kedepan nanti. Karena bukti-bukti tersebut hanya tertera pada lembaran data statistik yang sekiranya hanya menghitung dengan fakta lapangan yang sempit, namun beda pada perhitungan di lapangan yang luas.

Dan, strategi pemerintah Jawa Timur yang menggalakan berbagai program pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta infrastruktur ekonomi dan pembangunan pedesaan, tidak berimbang pada peningkatan ekonomi di Jatim yang dianggap memiliki nominal yang besar.

Untuk itu, dalam momentum Pilkada nanti, perlu adanya pengembangan wawasan terhadap masyarakat Jatim. Bahwa bentuk-bentuk ketidakefektifan dan ketidakbertanggungjawaban dari pemerintahan Jatim sebelumnya, harus secara penuh dikoreksi dan dapat diralat secara utuh, demi terlaksananya fungsi pemerintahan yang baik, benar-benar bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Oleh karenanya, kesempatan masyarakat Jatim dalam menentukan pilihan pada Pilkada nanti, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang berkarakter, konsisten, dan tidak hanya berkonsentrasi untuk meningkatkan profit daerah tanpa mengindahkan suara publik. @