UpKnowledge: Demo buruh tolak upah murah dan sistem outsourcing

Wednesday, April 10, 2013

Demo buruh tolak upah murah dan sistem outsourcing

LENSAINDONESIA.COM: Puluhan buruh yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Aneka Industri Kota Semarang, yang juga tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Semarang, melakukan aksi protes terhadap kebijakan politik upah murah dan penghapusan sistem outsourcing.

Aksi puluhan buruh itu merupakan aksi pemanasan menjelang May Day (Hari Buruh Nasional) yang akan diperingati pada tanggal 1 Mei 2013 mendatang. Aksi yang diikuti mayoritas diikuti oleh kaum wanita ini terdiri dari beberapa karyawan industri di Semarang. Dan mayoritas diikuti oleh karyawan buruh Gentong Gotri.

Sebelumnya pada pukul 10.00 massa melakukan long mart di sepanjang Jalan Pahlawan dan berakhir di depan gedung berlian dengan dikawal ketat pihak kepolisian. Di sana massa yang membawa berbagai atribut bentuk penolakan kebijakan pemerintah tentang kesejehteraan buruh, membentangkan bendera dan spanduk bertuliskan “tuntut kesejahteraan buruh”.

Koordinator Aksi, Kurniawan Dwi Prasetyo mengatakan, 60 item yang saat ini menjadi dasar survei kebutuhan hidup, merupakan kebutuhan buruh lajang. Kebijakan tersebut dinilai tidak manusiawi karena akan sangat mentelantarkan buruh laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga.

“Penghitungan upah buruh di Semarang merupakan yang terendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Untuk itu pemerintah harus merevisi peraturan penghitungan upah tersebut,” ujarnya, Rabu (10/4).

Selain menantang upah murah, mereka juga mengkritisi pemerintah yang tidak mampu menerapkan aturan tenaga outsourcing. Menurutnya sesuai dengan permenaker no.19 tahun 2012, tenaga outsourcing hanya diperuntukkan bagi pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti.

Namun kenyataannya, hingga kini masih banyak tenaga kerja inti yang berasal dari outsourcing. “Saat ini banyak teman-teman buruh yang masih outsourcing, artinya tidak ada ketegasan negara dalam mengimplementasikan kebijakan itu, ini jelas sangat merugikan kaum buruh!, ” tuturnya.@Yuwana irianto