LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi E Ashraf Ali mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi program Jakarta Sehat. Desakan ini menyusul pengunduran diri 16 Rumah Sakit Swasta dari program yang digagas oleh pemerintahan Jokowi itu.
DPRD DKI sepakat untuk menambah biaya premi dan evaluasi program KJS Sehingga biaya yang saat ini ditanggung PT Askes sebesar Rp 23.000 per bulan per pasien dapat ditingkatkan menjadi Rp 30.000 hingga Rp 50.000.
Baca juga: Komisi IX DPR: Mundur dari KJS, jangan tuding RS hanya cari untung dan Jokowi 'gondok' DPRD DKI belum setujui pejabat wali kota kosong
“Agar mereka warga miskin terbantu," kata Asraf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/05/13).
Menurut Politisi Golkar ini, selain soal kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga harus membantu warga miskin soal makan, perumahan, dan pendidikan.
“Kalau orang miskin sakit nggak diperhatikan kan kasian, soal pengunduran diri 16 rumah sakit swasta diharus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Seperti diketahui, 16 rumah sakit swasta mundur mengurus KJS atas alasan keberatan dengan tarif INA-CBG’s yang dikeluarkan PT Askes (Persero). Tarif yang diberlakukan berdasarkan sistem paket ini dinilai merugikan rumah sakit.@aguslensa
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D61079355.a103a2e06c320701f628bd6087ae12bd%3B)
Khairul Fahmi @lensaindonesia 21 May, 2013
enclosure:
-
Source: http://www.lensaindonesia.com/2013/05/21/dprd-dki-desak-pemprov-evaluasi-program-kjs.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
No comments:
Post a Comment