UpKnowledge: Ketua KPU tegaskan tak terima dana lembaga asing

Friday, May 24, 2013

Ketua KPU tegaskan tak terima dana lembaga asing

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik menegaskan jika institusi yang dipimpinnya tidak ada lagi menerima dana dari lembaga asing dalam bentuk kerjasama soal penyelenggaraan kepemiluan.

Hal itu disampaikan Husni menanggapi soal permintaan klarifikasi kerjasama dengan pihak asing oleh pegiat pemerhati pemilu yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD).

“Di dalam kerjasama asing itu kita tidak menerima lagi dana mereka. Tapi kita melakukan kerjasama asing itu dengan lembaga penyelenggara pemilu asing termasuk dengan Australia, Meksiko, Ekuador, India dan sebagainya,” ujar Husni kepada LICOM, di Hotel Borobudur, Jumat (24/5/2013).

Husni menerangkan, kerjasama yang dibangun saat ini adalah dengan sesama lembaga penyelenggara pemilu dalam hal informasi dan studi banding. “Dan akan banyak kegiatan positif yang akan kami lakukan dengan sesama penyelenggara pemilu itu dengan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan saling mengirim delegasinya untuk melakukan studi banding,” jelasnya.

Ditanya soal dugaan aliran dana melalui kerjasama dengan pihak Australian Electoral Commission (AEC) maupun International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Husni menyatakan sudah tidak ada lagi aliran dana tersebut.

“Jadi sudah tidak ada lagi kerjasama dengan IFES, jadi sifat kerjasamanya berbagi informasi tidak sampai dalam internal lembaga hanya sebatas sebagai informasi. Untuk beberapa negara kita justru melakukan supervisi seperti dengan Myanmar,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai cenderung mengistimewakan lembaga asing seperti Australian Electoral Commission (AEC) maupun International Foundation for Electoral System (IFES) melalui kerjasama yang dibuat dalam suporting dana untuk membuat program-program penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

“Kerjasama dengan AEC, menunjukan KPU menempatkan lembaga asing ini begitu istimewa dalam pemilu kita. Ini yang kita pertanyakan,” ujar Said Salahudin yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta. @yuanto