UpKnowledge: Honorer KI Nganjuk paksa Pemkab klarifikasi ATT ke Jakarta

Saturday, May 25, 2013

Honorer KI Nganjuk paksa Pemkab klarifikasi ATT ke Jakarta

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Setelah selama enam hari menduduki pendapa kabupaten, akhirnya ribuan honorer katagori satu (KI) memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur untuk menandatangani surat pengantar perjalanan dinas (SPPD).

Hal ini dilakukan honorer KI yang rata-rata dari guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) Nganjuk tersebut. SPPD tersebut sebagai jaminan terhadap 8 pejabat Nganjuk yang bersedia bersama-sama Forum GTT/PTT Nganjuk berangkat ke BKN Jakarta, guna klarifikasi surat hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT).

Mereka adalah, Kabag Humas Abdul Wachid, Kepala BKD Nganjuk Suroso, Sekda Masduqi, Kepala Disdikpora Subiyantoro, P2KD dan Komisi A DPRD.

“Waktu itu, yang tanda tangan Kabag Humas, yang lain sebagai saksi,” ungkap Ketua Korwil GTT/PTT Kertosono, Sulisno, Jumat (24/05/2013).

Aksi memaksa tanda tangan sejumlah pejabat teras Pemkab Nganjuk ini sebagai wujud ketidak puasan honorer KI Nganjuk yang terkatung-katung nasibnya setelah puluhan tahun mengabdi. Bahkan, dari hasil ATT, honorer KI Nganjuk dinyatakan tidak memenuhi kriteria.

“Siapa yang nggak kecewa, dari jumlah honorer KI yang memenuhi kriteria hanya empat orang, itu pun nama-namanya tidak disebutkan,” imbuh Sulisno

Selain itu, selama menggelar aksi menduduki pendapa kabupaten Nganjuk, pejabat yang dituju justru tidak berada di tempat. Saat itu, bupati ada acara di Jakarta, Sekda ke Batam, wakil bupati tidak jelas urusannya, dan Kepala BKD menghindar sejak awal.

Namun setelah Kabag Humas Nganjuk memberanikan diri mendatangi honorer KI yang sudah emosi, akhirnya disepakati bahwa surat ke BKN Jakarta akan diantar bersama-sama, Senin, (27/05) mendatang.

Sementara ini, para GTT/PTT terus memantau perjalanan surat menuju BKN Jakarta. Apabila pada hari yang dijanjikan, eksekutif dan legeslatif kabupaten Nganjuk tidak jadi ke Jakarta, mereka mengancam akan melumpuhkan Daftar Pokok Pendidik (Dapodik), karena operator dari Dapodik semuanya adalah GTT dan PTT.

Efek dari boikot Dapodik adalah macetnya tahapan sertifikasi bagi para guru, Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa dicairkan dan kenaikan golongan bagi para PNS guru tidak dapat di proses. Selain itu, mereka akan kembali menduduki Pemda Nganjuk hingga tujuan mereka terwujud, yaitu menjadi PNS.

Ditemui terpisah,Kabag Humas Nganjuk, Abdul Wakhid mengatakan, pihaknya terpaksa mengeluarkan surat pernyataan kesediaan mengantar forum GTT/PTT KI ke Jakarta untuk mengambil sikap agar massa yang sudah mulai kalap tersebut tidak bertambah emosi.

“Masalahnya kita pikir sambil jalan, yang penting massa bisa diredam agar kondisi Nganjuk bisa kondusif,” teang singkat Abdul Wakhid.@sahinlensa