UpKnowledge: Eva: DPR sering terbentur conflik of interest

Friday, May 24, 2013

Eva: DPR sering terbentur conflik of interest

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, DPR harus memiliki penetapan tata tertib (tatib) untuk menekan adanya conflict of interest dalam fungsi legislasi. Mengingat banyaknya anggota dewan yang berasal dari kalangan pengusaha.

Menurutnya, DPR seringkali harus terbentur dengan adanya conflik of interest dalam melakulkan fungsi legislasi parlemen.

Oleh sebab itu, Eva berpendapat, BK (Badan Kehormatan) DPR juga harus mempertegas kode etik dalam melakukan pengawasan.

Ia lantas mempertanyakan adanya anggota fraksi dari kalangan pengusaha dalam alat kelengkapan Komisi DPR sesuai bidang usaha yang digeluti. Yang berimplikasi dengan kualitas legislasi yang dihasilkan dalam bentuk perundang-undangan.

“Kode etik harus diperketat jangan sampai conflik of interst diakomodasi. Kenapa para pemilik tambang memilih Komisi VII, dan pemilik umroh dana haji selalu dibolehkan ke Komisi VIII. Pasti ada conflik of interest dong,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (24/05/2013).

Ada lagi, lanjut dia, anggota dewan pemilik Rumah Sakit dan PJTKI selalu duduk di Komisi IX. “Dan semua bendahara parpol di banggar, inikan pokok-pokok yang harus diatur. Karena compatibility mampu nggaknya tidak terpenuhi. Kalau MK teriak-teriak dalam proses pembuatan UU, pasti dong karena penuh conflik of interest” paparnya.

“Saya melihat BK perlu, tapi perlu juga penetapan kode etik di DPR untuk memastikan conflik of interest ini terakomodasi dan tidak mengkontaminasi pengambilan keputusan APBN” kata Eva

Politkus Partai PDIP ini menambahkan kualitas anggota dewan tergantung dari demand masyarakat. Namun parpol perlu mentapkan kriteria secara tegas tentang kriteria calon legislatif untuk menigkatkan kualitas kinerja parlemen.

“Mau ga memilih orang-orang yang kapasitas dan kapabilitasnya diragukan. Tapi saat mencalonkan siapa, mau menangkan tergantung pemilu, apakah sudah smart atau belum. Jadi ini tugas masyarakat untuk memastikan pemilunya smart atau belum” jelas dia.

Menurut Eva, faktor utama terhadap kualitas paremen sangat bergantung pada partai politik dan masyarakat pemilih.

“Jadi saya melihat komitmen partai untuk kualitas. Dari parpol dan pemilih intinya disitu,” tandasnya.@endang