UpKnowledge: Ada apa dengan Karsa Jilid II?

Wednesday, April 24, 2013

Ada apa dengan Karsa Jilid II? - Girilaya Real Groups

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Forum Barisan Muda Partai Penegak Amanat Nasional (BM PAN) se-Jawa Timur, dengan tegas kembali menolak mendukung pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) Jilid II, dalam Pilgub Jatim yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang.

Kelompok anak muda yang jadi underbow PAN ini menemukan sejumlah bukti kenakalan Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) saat masih menjadi Sekdaprov Jatim. Wakil Ketua Bidang Informasi Strategis DPD BM PAN Surabaya, Cakra Arifin Mustofa mengaku, sudah mengantongi kenakalan Soekarwo terkait dukungan kampanye KarSa pada 2009 lalu.

“Saat itu Pakde Karwo menjabat Sekdaprov Jatim periode 2003-2009 dan juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemprov, diduga telah memerintahkan pejabat-pejabat di tim itu untuk membiarkan dana APBD Jatim yang disimpan di Rekening Kas Umum (RKU). Tapi oleh Direksi Bank Jatim diinvestasikan ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Apalagi saat 2005-2009 Pakde yang menjadi Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jatim (Bank Jatim), nilai SBI Bank Jatim sangat tinggi dan tertinggi dari BPD di Jawa. Pakde patut diduga memerintahkan direksi Bank Jatim untuk investasikan dana APBD yang tersimpan di RKU ke SBI,” ungkap Cakra pada LICOM, Rabu (24/4).

Dia menjelaskan, saat itu nilai SBI Bank Jatim periode 2007 tidak ada yang dibawah Rp 3,5 triliun, tapi mencapai Rp 6- 8,3 triliun. Bahkan dari laporan keuangan PT BPD Jatim, BI sudah membayar bunga SBI itu, tapi sayangnya, bunga itu tak pernah masuk ke Kas Daerah sebagai PAD sejak 2005-2009. Padahal SBI itu menggunakan dana investasi dari APBD Jatim. Di dalam dana itu tentu ada hak rakyat untuk menikmati pembangunan.

“Soekarwo selaku pengendali kebijakan anggaran saat itu lebih memilih rakyat Jatim tetap miskin. Karena menginvestasikan dana APBD ke SBI daripada menggunakannya langsung untuk kesejahteraan rakyat. Ini juga bertolak belakang dengan jargonnya “APBD Untuk Rakyat”. Dia justru lebih sejahtera, karena saat jadi Komisaris Utama Bank Jatim pendapatannya meningkat seiring keuntungan dari SBI,” katanya.

Dia menegaskan, dengan ditemukannya kenakalan Pakde Karwo itu, BM PAN Jatim layak untuk menolak mendukung pasangan KarSa, meski DPW PAN Jatim sudah menyatakan dukungannya kepada KarSa Jilid II. @sarifa