UpKnowledge: Mendagri prihatin pejabat lupakan rakyat

Thursday, April 25, 2013

Mendagri prihatin pejabat lupakan rakyat - Girilaya Real Groups

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menyayangkan kepada para pejabat daerah yang gaya hidupnya bermewah-mewahan sementara rakyatnya hidup dalam keadaan kemiskinan. Ironisnya, pejabat yang bermewah-mewahan itu justru ada di daerah yang mayoritas masyarakatnya miskin.

“Mobilnya juga yang mahal-mahal. Kantornya megah, padahal harusnya prioritas anggaran itu bagi masyarakat,” ujar Gamawan di sela-sela Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVII, di Jakarta, Kamis (25/04/2013).

Selain itu, Gamawan juga menilai, kondisi itu masih diperparah dengan pos Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja modal bagi masyarakat kecil dari APBD yang rata-rata baru 18 persen.

“Ini harus ditingkatkan minimal menjadi 28 persen. Jangan minta tambah-tambah lagi pegawai atau personel,” terangnya.

Namun sayang saat ditanya daerah mana saja yang pejabatnya bermewah-mewahan itu, Gamawan enggan membeberkannya. Ia hanya menceritakan hasil kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

“Itu masih transportasi lokal, air nggak ada. Jadi ada sekitar 25 rumah nggak ada air. Sumur nggak ada air, terus masyarakat mandinya ambil air sampai satu kilometer lebih. Saya nggak tahu itu ngambilnya dari mana,” gumamnya.

Hal semacam ini menurut Gamawan, yang harus segera dibenahi adalah komitmen untuk penerapannya. “Masa belanja aparatur negara ada, tapi air untuk masyarakat nggak ada. Masa kantor megah, tapi masyarakat miskin?” katanya.

Melihat kondisi yang ada, kata Gamawan, saat ini pemerintah pusat masih terus mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. “Kita akan coba buka APBD-nya satu persatu. Saya dalam awal Mei ini akan membahasnya dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden,” tutupnya. @yuanto