UpKnowledge: APTISI: Semua Cawali Kota Malang harus bikin pakta integritas

Tuesday, April 23, 2013

APTISI: Semua Cawali Kota Malang harus bikin pakta integritas

LENSAINDONESIA.COM: Calon Walikota Malang dari jalur independent, Ahmad Mujais Suhud yang membuat pakta integritas mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pakar serta praktisi hukum.

Menurut Ketua Asosiasi Perguruan Tingggi Seluruh Indonesia (APTISI) Wilayah IV Jawa Timur, Prof Dr Suko Wiyono MH SH, pakta integritas itu patut diapresiasi. Bahkan, dia menilai bila seharusnya tidak hanya dilakukan satu calon saja, namun semua calon membuat pakta integritas tersebut.

“Kalau saat ini masih ada satu calon yang membuat pakta integritas dengan kesadaran sendiri, saya kira itu memang patut diapreasiasi. Sebab, pakta integritas itu sudah seharusnya dilakukan semua pasangan calon, tidak terkecuali,” jelas Suko Wiyono yang juga Rektor Universitas Wisnu Wardhana Malang, Selasa (23/04/2014).

Sebagaimana diketahui, Cawali dari jalur independent, Ahmad Mujais Suhud membuat pakta integritas. Isinya tidak akan melakukan money politic, kampanye kotor, atau melanggar peraturan Pilkada. Jika melanggar dia siap didiskualifikasi. Poin-poin dari pakta integritas itu dikonsultasikan ke Panwaslu Kota Malang untuk diaktenotariskan dan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Sukowiyono yang juga guru besar hukum Tata Negara dari Universitas Negeri Malang (UM) ini pakta integritas semacam itu perlu dibuat semua calon.

Dia berpendapat, dengan pakta integritas itu masyarakat bisa mendapatkan keyakinan akan program-program yang akan dilakukan oleh masing-masing calon. Sehingga, masyarakat bisa memiliki pegangan untuk menentukan pilihan pada pasangan calon yang dinilai bisa diharapkan meningkatkan kesejahterannya.

Makanya, dia menyarankan agar semua calon Wali Kota dan wakil Walikota Malang yang akan bersaing pada 23 Mei 2013 nanti bisa membuat pakta integritas seperti yang dilakukan Mujais. Pakta integritas itu bisa diserahkan pada penyelenggara Pilkada dan stake holdernya.

Meski begitu, dia mengingatkan agar poin-poin yang ada dalam pakta integritas tersebut tidak bersifat umum. Menurut dia, poin-poin itu bisa diukur dengan jelas. Dia contohkan seperti pada aspek pendidikan, indikatornya diharapkan jelas dan bisa diukur.

“Bisa saja poinnya itu diuraikan seperti ini, kalau saya menjadi walikota, dalam 100 hari maka masalah pendidikan tidak ada lagi sekolah yang rusak. Jika masih ada sekolah rusak, saya siap mundur. Nah itu baru merupakan pakta integritas yang riil dan dapat diukur,” jelaanya.

Contoh lain, kata dia, bisa pada aspek ekonomi. Dia memberikan contoh, jika dalam 100 hari di Kota Malang masih ada yang gepeng yang berkeliaran di jalan, maka siap melepas jabatan wali kota. Begitu juga dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Menurut dia, indikatornya jelas dan bisa diukur.

Menyinggung soal manoey politics, menurut dia, harus ada peristiwa transaksional. Seorang calon, kata dia, bisa dikategorikan melakukan money politics, jika secara nyata memberikan sejumlah uang atau barang agar memilih calon yang memberikan sesuatu itu.

Kalau hanya berjanji akan memberikan sesuatu setelah menjabat wali kota nanti, menurut penilaian dia, hal itu tidak masuk ketegori money politics. Bahkan, kata dia, hanya bisa dimasukkan dalam kategori pemaparan program.

Karena itu, jika ada Cawali seperti yang dilakukan Cawali Mujais dari jalur independent menyebarkan Kartu Serasi yang berisi program, kata dia,tidak masuk kategori money politics. “Justru itu merupakan sosialisasi program yang akan dilakukan jika jadi wali kota nanti. Ya, meskipun secara hukum pakta integritas itu sanksinya hanya moral,” pungkasnya. @aji dewa roisky