UpKnowledge: Disnakertransduk Jatim dukung koalisi kependudukan

Tuesday, April 23, 2013

Disnakertransduk Jatim dukung koalisi kependudukan

LENSAINDONESIA.COM: Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur mendukung penuh adanya koalisi kependudukan yang ada di Jatim. Kepala Disnakertransduk Jatim, Hary Soegiri, mengatakan kerjasama yang dilakukan ini erat kaitannya dengan mobilitas penduduk, administrasi kependudukan dan kualitas penduduk.

“Kami menyiapkan berbagai hal dalam koalisi kependudukan di Jatim ini tujuannya untuk menyiapkan para tenaga kerja bahkan para pengangguran dikumpulkan dan dibina supaya siap menghadapi era globalisasi. Apalagi adanya AFTA (ASEAN Free Trade Area) atau perdagangan bebas di kawasan negara-negara ASEAN yang mulai diberlakukan pada 2015 mendatang,” katanya pada LICOM, Selasa (23/4/2013).

Pihaknya akan membidik pendidikan non formal sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Nah saat ini kami membidik pendidikan non formal dimana orang-orangnya punya skill yang memadai dan akan disesuaikan dengan kompetensi yang ada di pasaran nantinya,” jelas Hary.

Kompetensi disesuaikan dengan pengguna tenaga kerja yang ada. Dan kompetensi itu dikeluarkan lembaga sertifikasi profesi baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kompetensi yang dikeluarkan lembaga sertifikasi profesi itu nantinya jadi alat atau sertifikat untuk menghadapi masuknya serangan tenaga kerja dari luar Jatim,” imbuh Hary.

Sementara, program yang disiapkan diantaranya mobilitas penduduk dari desa ke kota, provinsi ke provinsi yang lain dan tenaga kerja dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain, serta antar kerja antar negara yakni para tenaga kerja Indonesia (TKI).

Selain mobilitas, Disnakertransduk Jatim juga fokus dengan pengelolaan administrasi kependudukan yaitu elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan akte kelahiran. Sementara Jatim termasuk salah satu provinsi yang sudah membentuk koalisi kependudukan.

Menurut Ketua Umum Koalisi Kependudukan Jatim, Prof Kuntoro, koalisi kependudukan ini konsepnya ada di tingkat nasional. ”Koalisi kependudukan ini adalah lembaga independen yang peduli tentang perkembangan kependudukan. Karena penduduk adalah masalah strategis dalam pembangunan nasional. Dia sebagai pelaku dan juga sasaran pembangunan. Sehingga kualitasnya perlu ditingkatkan,” pungkas pria yang juga Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya ini. @sarifa