UpKnowledge: Rakyat 72 persen kecewa kinerja penegakan hukum pemerintahan SBY

Sunday, April 7, 2013

Rakyat 72 persen kecewa kinerja penegakan hukum pemerintahan SBY

LENSAINDONESIA. COM: Temuan survey Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukan bahwa 72,3 % rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif INES Dr. Sudrajat Sacawisastra dalam keterangan persnya di Cafe Cava Cikini Menteng Jakarta Pusat, Minggu (07/04/2013).

“Sebanyak 72,3 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat pernegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polisi dan Kehakiman,” ujarnya.

Menurut Sudrajat, tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum ini, karena lebih disebabkan buruknya integritas penegak hukum.

“Yang jadi faktor terbesar disebabkan buruknya integritas penegak hukum,” paparnya terkait hasil survei.

Lebih lanjut, kata Sudrajat, lemahnya integritas tersebut ditunjukan pada keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai praktek korupsi. Sehingga, fungsi penindakan menjadi tidak berjalan.

“Seperti pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan Kejaksaan terhadap para koruptor, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Bahkan, kata Sudrajat, karena korupnya penegak hukum, berbagai kasus korupsi yang ditangani mereka sering berujung SP3, dipetieskan atau bahkan berakhir ‘damai’. @yuanto