UpKnowledge: Sultan setuju Mendikbud Mundur

Monday, April 22, 2013

Sultan setuju Mendikbud Mundur

LENSAINDONESIA.COM: Banyaknya masalah dalam Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini, membuat banyak pihak meminta agar pelaksanaan UN dievaluasi kembali. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono termasuk salah satu pihak yang menyetujui adanya evaluasi tersebut.

Sultan berpendapat Kebijakan UN, selama ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak menunjukkan keberpihakan kepada guru. UN terkesan mengabaikan guru, padahal merekalah selama ini yang tahu pasti situasi dan kondisi murid.

Ditemui di acara Milad ke 32 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta(UMY) Sabtu(20/4/2013) Sultan mengatakan Kalau system sekarang ini kurang tepat saya setuju jika dihapus saja.

"Tetapi itu kan kembali kepada keputusan pemerintah pusat," ujarnya. Lebih jauh Sultan meragukan jika system UN yang ada sekarang dapat meningkatan mutu pendidikan "Pendidikan kita terus dicecari oleh rezim UN yang menjauhkan kita dari watak jujur dan cerdas, selain relevansinya diragukan dalam meningkatkan mutu pendidikan," tandasnya.

Sultan menambahkan, Mahkamah Agung (MA) sebenarnya telah memutuskan bahwa UN baru bisa dilaksanakan setelah kualitas prasarana dan sarana pendukung pendidikan telah dipenuhi secara merata di seluruh Indonesia. Keputusan ini seolah tidak diindahkan oleh pemerintah sendiri. Sikap ini tentu menjadi preseden buruk pada sikap apatis dan tidak percaya pada hukum.

Terkait desakan agar Mendikbud M Nuh Mundur dari jabatannya, Sultan juga setuju, tahun ini pelaksanaan UN di 11 Provinsi di Indonesia tertunda dari jadwal semula karena alasan teknis percetakan yang belum selesai.

11 Provinsi yang tidak dapat melaksanakan UN sesuai jadwal diantaranya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.Tubagus