UpKnowledge: Serikat kerakyatan demi nasib jutaan ibu miskin, tolak BBM naik

Sunday, April 21, 2013

Serikat kerakyatan demi nasib jutaan ibu miskin, tolak BBM naik

LENSAINDONESIA.COM: Dewan Pimpinan Nasional SAKTI (Serikat Kerakyatan Indonesia) menilai keputusan pemerintah terkait menaikkan harga BBM, langkah yang sangat tidak rasional. Ini kebijakan sangat menyiderai rakyat, Gan! (sebutan populer ‘juragan’).

Bahkan, akan berdampak harga-harga bahan pokok naik, dan membuat menderita jutaan keluarga ibu-ibu keluarga ekonomi pas-pasan di seluruh Indonesia.

Menurut Ketum SAKTI, Standarkiaa, angka kemiskinan mencapai 32,5 persen di Indonesia merupakan fakta bahwa tata kelola negara masih jauh dari cita-cita sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pun pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional khususnya minyak, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan asing dibandingkan orientasi kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

“Kita lihat saat ini 85 persen sumber minyak Indonesia dikuasai asing. Hal ini terjadi karena politik kebijakan konspiratif antara penguasa dengan pengusaha minyak berwujud ‘mafia dan kartel’ ekonomi. Khususnya, dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi strategis seperti minyak dan Migas,” kata Kiaa kepada LICOM di Jakarta, Minggu (20/4/13).

Untuk itu, demi kemanusian yang adil dan beradab, SAKTI menyatakan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM dengan alasan apa pun. Kenaikan harga BBM adalah penzaliman hak-hak ekonomi rakyat yang berdaulat atas sumber-sumber ekonomi negara.

Kedua, Pemerintah harus melakukan perubahan mendasar dalam hal Tata Kelola Minyak dengan mengacu amanat ayat 3 dalam Pasal 33 UUD 1945, yang berisi bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketiga, SAKTI meminta pengusutan tuntas kejahatan mafia dan kartel minyak yang selama ini jelas-jelas merugikan negara. Diduga, tindak merugikan ini mengakibatkan kemiskinan selama ini. Mafia minyak dan kartel diduga kuat adalah anak perusahaan dari Pertamina, yaitu PETRAL (yang berkantor di Singapura) dan partner swastanya, GLOBAL ENERGY RESOURCES.

Keempat, Pemerintah harus sgr membentuk Tim Pencari Fakta (fact finding) yang independen untuk melakukan penyelidikan sepak terjang mafia dan kartel minyak di Indonesia. Jika terbukti harus diseret ke pangadilan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.

Kelima, SAKTI menyerukan kepada segenap masyarakat luas di seluruh wilayah hukum NKRI untuk menolak kenaikan harga BBM yang akan berujung pada peningkatan proses pemiskinan masal di tanah air.

“Kita berharap agar hal ini bisa menjadi rujukan kebijakan di Tanah Air, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sunguh-sunguh berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membagi dua harga BBM untuk yang bersubsidi dan tidak. Kendaraan yang dapat subsidi di antaranya angkutan umum dan roda dua menggunakan BBM bersubsidi dengan harga Rp.4500 (premium). Di sisi lain, kendaraan pribadi plat hitam menggunakan bensin non subsidi dengan harga Rp.6,500.

Efek kenaikan BBM akan berdampak kenaikan berbagai biaya produksi, sehingga terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Ny Lenny (45), seorang pedagang nasi Warteg di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan, kenaikan BBM akan menyusahkan nasib rakyat. Sedang, harga jual tidak bisa naik karena pelanggannya pindah.

“Kalau harga BBM naik, kita terpaksa menaikan harga. Kalau tidak kita bisa rugi,” ungkapnya.

Lenny berharap pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan BBM. “Harus memikirkan nasib jutaan ibu-ibu di kampung-kampung kecil kalau semua kebutuhan pokok naik akibat BBM naik,” katanya. @aguslensa.