UpKnowledge: Geng motor dan kecelakaan marak, pakar salahkan pemerintah

Monday, May 20, 2013

Geng motor dan kecelakaan marak, pakar salahkan pemerintah

LENSAINDONESIA.COM: Maraknya geng motor di beberapa daerah hingga naiknya angka kriminalitas, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera turun menanganinya. Pasalnya ada kebijakan pemerintah yang salah terhadap pembangunan industri kendaraan bermotor yang menyebabkan tidak terkontrolnya laju penggunaan sepeda motor di masyarakat.

“Salah satu contoh yaitu pemberian ijin dari Kementerian Perindustrian bagi industri otomotif untuk memproduksi sepeda motor umum dengan isi silinder (cc) di atas 100 cc. Padahal di lapangan lajunya bisa melebihi 100 km/jam,” terang Djoko Setiowarno, pakar transportasi Semarang, Senin (20/5/2013)

Kepada LICOM, Dosen UNIKA Soegijopranoto Semarang ini membandingkan andaikan cc sepeda motor di masyarakat cukup dengan 70 cc, dipastikan bisa mengurangi angka kriminalitas dan kematian. “Terbukti di tahun 1970 an, hampir tidak ada kebut-kebutan, padahal jalanan sepi,” terangnya.

Saat ini diakuinya, bahwa motor bukanlah kendaraan berkeselamatan yang efektif. Justru menurutnya sebaliknya. “Sepeda motor bukan kendaraan berkeselamatan, sehingga angka kecelakaan cukup tinggi. Pemerintah harus segera mengevaluasinya,” tegasnya.

Dalam catatannya, terbukti angka kecelakaan sepeda motor cukup tinggi mencapai 72 persen, dan pelanggaran sepeda motor juga mencapai 60 persen. “Belum lagi sepeda motor ini lebih menguras BBM subsidi negara sebesar 40 persen,” terangnya.

Bahkan tercatat di Indonesia ini angkanya kecelakaan yang cukup tinggi dengan setiap hari sekitar 70 pengendara motor tewas di jalan raya. “Maka kepolisian sebagai institusi pemegang data kecelakaan, harusnya meminta pemerintah mengubah kebijakan terhadap pemakain CC sepeda motor ini. Bukan hanya malah menambah gencarnya program safety riding yangg dianggap bisa mujarab meredam korban dr pengguna motor,” saran Djoko.

Menrutunya kepolisian justru wajib mempunyai program untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum yang lebih humanis dan nyaman. “Tetap nampaknya hal itu tidak ada dalam program Korlantas Polri dalam mengurangi angka kecelakaan. yang terjadi, pemerintah masih cenderung melindungi industri otomotif demi alasan pertumbuhan ekonomi saja,” tutupnya. @nur