UpKnowledge: KPU Jatim minta Kejati jadi jaksa pengacara negara

Thursday, April 18, 2013

KPU Jatim minta Kejati jadi jaksa pengacara negara

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur lakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sebagai pengacara negara terkait gugatan perdata dan tata usaha negara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (18/4/2013).

MoU diteken langsung oleh Ketua KPU Jatim, Andry Dewantoro Ahmad bersama Kepala Kejati Jatim, Arminsyah. “Ini penandatangan perjanjian kerjasama antara KPU Jatim dan Kepala Kejaksaan Tinggi dimaksudkan untuk ada kerjasama dalam konteks konsultasi, bantuan dan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara jelang pilgub, pileg dan pilpres,” ungkapnya saat ditemui LICOM di Grahadi.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini Kejati Jatim bisa jadi jaksa pengacara negara yang bisa mewakili KPU Jatim. “Kejaksaan tinggi bisa mewakili KPU hadir dalan persidangan dan di luar persidangan dengan surat kuasa khusus dari Ketua KPU,” katanya.

Andry mengungkapkan dalam kerjasama tersebut KPU tidak menyiapkan dana untuk membayar pihak Kejati. “Tidak ada karena memang tidak boleh dibayar sebab orang-orang Kejati PNS (pegawai negeri sipil). Tapi kita menyiapkan uang untuk akomodasi. Seperti uang pesawat dan hotel kalau dibutuhkan,” jelas dia.

Sementara Kepala Kejati Jatim, Arminsyah mengaku siap membantu KPU Jatim dalam hal khusus perkara perdata dan tata usaha negara. “Kita akan membantu KPU secara yuridis yaitu secara perdata dan tata usaha negara. Semoga tidak ada masalah ke depannya supaya tugas yang dilakukan KPU bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Acara serupa juga dilakukan di seluruh Jatim dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan KPU tiap kabupaten/kota yang ada di Jatim. Selain menggandeng Kejati, KPU dalam waktu dekat akan menunjuk pengacara lainnya untuk perkara penyelisihan hasil pemilu. Kriteria pengacara/lawyer yang dicari yakni sudah berpengalaman selesaikan kasus serupa dan punya jam terbang tinggi. @sarifa